RadarJakarta.id | Deli Serdang – Mayjen TNI (Pur) Hasanuddin Jabat PJ. Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara berakhir hari ini. Sebagai Pelaksana Jabatan, Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Panglima Kodam ( Pangdam) Mayjen (Pur) Hassanuddin hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada Pemilu 2024 mendatang.
Ditunjuknya Mayjend Hassanuddin sepertinya kondusif dan tidak ada menimbulkan polemik apapun di masyarakat Sumatera Utara karena Mayjen TNI Hassanuddin ini sudah dikenal dan mengenal elemen dan tokoh masyarakat yang ada di Sumut dalam kariernya sebelumnya.
Berikut tanggapan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat terkait sosok Mayjen Hasanuddin jabat PJ Gubsu.
Ketua Umum Pujakesuma Eko Sopianto mengatakan bahwa keputusan Presiden menunjuk PJ Gubsu kepada Mayjen Hasanuddin itu tepat sekali melihat pengalaman beliau sebelumnya sebagai Pangdam I BB.
“Ini tentunya tidak menjadi sulit, karena sudah tergabung dengan forkopimda Sumut sebelumnya. Beliau juga sudah mengenal dan dikenal elemen masyarakat Sumut, sudah memahami keragaman budaya, suku, adat dan budaya di tiap wilayah Sumut. Sudah tau kultur wilayah dan masyarakat Sumut. Apa lagi memang diperlukan sosok yang faham situasi dan kondisi Sumut,apa lagi menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2024 nanti,” ucap Eko Sopianto. Selasa (5/9/2023).
Pj. Gubernur Sumut dan Ketua DPRD Sumut Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Strategi Kabupaten Deli Serdang, Indra Prasetyo juga mengungkapkan dukungannya dengan ditunjuknya Mayjen Hasanuddin sebagai PJ. Gubsu.
“Kami menilai sosok mantan pangdam I BB ini sudah tepat, karena beliau sudah tentu paham situasi dan kondisi masyarakat Sumut saat ini, paham wilayah dan masyarakat. Tinggal bagaimana beradaptasi dengan managemen pemerintahan sipil yang penerapannya berbeda dengan dimiliter tapi kolaborasi ini tentunya bisa membuat dampak positif,” kata Indra.
Terpisah, menurut tokoh masyarakat yang juga Dewan Penasehat Rempala Indonesia, Bayu Sumatri Agung mengatakan kalau sosok Mayjen TNI Hasanuddin diharapkan mampu memberikan peningkatan layanan masyarakat yang baik. Memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang membutuhkan perbaikan dan menjaga netralitas ASN dalam politik.
“Kita berharap adanya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak milik pemprov Sumut. Dan PJ Gubsu bisa menjaga netralitas ASN dalam politik,” sebut Bayu.
Sebagai informasi, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. | Al Pane*
