JAKARTA, Radarjakarta.id – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengajak Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) bersinergi dalam membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis desa.
Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI di Gedung C, Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ketua Umum DPP AKSI Irawadi menegaskan organisasinya berbeda dengan lembaga lain yang mengusung label desa. “Organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi yang berlabel desa lainnya,” ujarnya.
Menurut Irawadi, banyak kepala desa yang wilayah administratifnya berada di kawasan transmigrasi. Kondisi tersebut mendorong AKSI untuk menjalin sinergi serta meminta dukungan Kementrans dalam mendorong pembangunan desa-desa tersebut.
Senada, Sekretaris Jenderal AKSI Eko Mulyadi mengatakan pihaknya ingin membangun komunikasi dan kolaborasi terkait penguatan pembangunan desa di kawasan transmigrasi. Saat ini, AKSI telah memiliki kepengurusan di berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Viva Yoga menyambut positif kehadiran AKSI. Ia menilai organisasi tersebut telah menerapkan manajemen modern dalam tata kelola organisasinya, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur kepengurusan yang tertata rapi.
“Kementrans terbuka untuk bersinergi. Banyak desa berada di kawasan transmigrasi dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” kata Viva Yoga.
Ia memaparkan, terdapat 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang mencakup 1.231 desa. Sementara di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian terdapat 3.513 desa. “Bila desa yang berada di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kita realisasikan,” tegasnya.
Viva Yoga menjelaskan, program kerja Kementrans merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, desa merupakan buah dari program transmigrasi yang telah berjalan sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini. Tercatat, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
“Desa yang lahir dari kawasan transmigrasi akan terus bertambah. Lahirnya desa menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar mantan Anggota Komisi IV DPR RI dua periode tersebut.
Ia juga menegaskan, apabila AKSI ingin membangun desa melalui program lintas kementerian, pihaknya siap mengoordinasikan dengan kementerian terkait. Menurutnya, pembangunan nasional berawal dari desa, sehingga hampir seluruh program kementerian bersentuhan langsung dengan wilayah tersebut.
Audiensi AKSI dengan Kementrans dinilai sebagai langkah strategis, terlebih sebelumnya organisasi tersebut juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Desa dan PDT.
“AKSI merupakan lembaga perjuangan para kepala desa untuk memajukan wilayahnya,” pungkas Viva Yoga.
Kementrans juga mendorong AKSI untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, guna memperkuat sinergi pembangunan di kawasan transmigrasi.
