JAKARTA, Radarjakarta.id — Dua unit kendaraan lapis baja Anoa milik TNI terparkir mencolok di halaman Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa siang, 5 Agustus 2025. Pemandangan tak lazim itu menyita perhatian siapa pun yang melintas, di tengah lalu-lalang pegawai dan tamu yang keluar masuk gedung megah tersebut.
Panser buatan PT Pindad itu berdiri saling berhadapan, dengan laras panjang para prajurit TNI AD tampak siaga di sekitarnya. Sorot mata warga yang melintas tak bisa dilepaskan dari kehadiran kendaraan militer di jantung lembaga penegak hukum itu.
Bukan tanpa alasan. Kejaksaan Agung menyatakan kehadiran dua panser Anoa itu merupakan bagian dari sistem pengamanan untuk Sekretariat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tim lintas lembaga yang tengah menangani sejumlah kasus besar terkait penguasaan kawasan hutan secara ilegal.
“Ini pengamanan sekretariat Tim PKH, yang memang berkantor di Kejagung dan melibatkan unsur TNI,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi wartawan.
Ia membantah bahwa pengerahan alutsista tersebut berkaitan dengan isu genting atau situasi darurat yang menyeret Kejagung. Menurut Anang, ini murni pengamanan rutin yang memang telah diatur dalam kerangka kerja sama antarlembaga.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi. Ia menegaskan bahwa pengerahan panser itu memiliki dasar hukum yang jelas dan bukan bentuk respons terhadap tekanan atau ancaman tertentu.
“Ini bagian dari pengamanan rutin yang diminta oleh Kejagung. Sesuai amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa, serta MoU Nomor NK/6/IV/2023 antara TNI dan Kejaksaan Agung,” kata Kristomei.
Nota kesepahaman tersebut mengatur dukungan TNI dalam bentuk pengamanan, termasuk keterlibatan personel dan alutsista untuk memastikan jaksa dapat bekerja dengan aman dan optimal.
Kejagung, Kini dalam Zona Taktis
Situasi di Kejagung pada hari itu menyerupai zona taktis militer. Dua panser yang menghadap ke arah berbeda tampak menjaga perimeter dari berbagai penjuru. Suasana yang biasa saja kini berubah menjadi simbol kesiapsiagaan.
Satgas PKH sendiri merupakan tim gabungan yang dibentuk untuk menindak tegas penguasaan kawasan hutan secara ilegal, yang selama ini dianggap sebagai salah satu akar kerusakan lingkungan dan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Penempatan sekretariat Satgas di dalam area Kejagung memberi pesan kuat: negara tak main-main dalam menegakkan hukum dan menjaga sumber daya alamnya. Dan kini, wajah Kejagung bukan hanya menjadi simbol penegakan hukum t la.api juga ketegasan negara.***
