JAKARTA, Radarjakarta.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto tengah menjadi sorotan setelah beredarnya surat undangan rapat persiapan pernikahan anaknya yang menggunakan kop resmi BNPB.
Undangan itu ditujukan kepada panitia internal dan eksternal, termasuk sejumlah kolega Suharyanto dari TNI dan Polri, untuk membantu wedding organizer dalam menyiapkan acara. Namun, penggunaan simbol institusi negara dalam urusan pribadi memicu polemik publik.
BNPB buru-buru memberikan klarifikasi. Sekretaris Utama BNPB Rustian membenarkan keberadaan surat tersebut, namun menegaskan bahwa tidak ada dana negara yang dipakai. “Rapat dilakukan di luar jam kerja karena Kepala BNPB sibuk menangani banjir, longsor, dan karhutla. Beliau hanya ingin panitia membantu WO agar lebih terkoordinasi,” kata Rustian dalam konferensi pers daring, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Rustian menjelaskan penggunaan kop BNPB semata-mata karena keterbatasan waktu. “Surat itu hanya untuk memperkenalkan panitia yang terdiri dari unsur internal BNPB, TNI, dan Polri. Kepala BNPB sudah wanti-wanti agar tidak ada anggaran negara yang keluar,” ujarnya.
Meski demikian, penggunaan kop resmi lembaga negara untuk kepentingan pribadi dinilai bermasalah. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2018 secara tegas menyebutkan bahwa kop surat lembaga negara hanya boleh digunakan untuk urusan dinas, seperti surat tugas, keputusan, nota dinas, atau edaran resmi.
Penggunaan simbol negara di luar fungsi kedinasan berpotensi dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan bisa menimbulkan kesan bahwa kegiatan pribadi mendapat dukungan institusional. Pakar administrasi publik menilai hal ini menyentuh ranah etika birokrasi dan akuntabilitas lembaga negara.
Letjen TNI Suharyanto, yang memimpin BNPB sejak 17 November 2021, dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD dengan rekam jejak panjang di bidang militer dan penanganan bencana. Namun, reputasinya kini diuji oleh kontroversi surat undangan yang menyeret simbol institusi negara ke ranah privat.| Ucha*
