Setelah tekanan massa meningkat, Satpol PP akhirnya menyerah dan mengembalikan seluruh donasi yang sempat disita. Namun warga menegaskan perjuangan mereka belum selesai.
“Ini baru awal. 13 Agustus nanti, Pati akan menggema. Kalau pemerintah terus memaksa, kami akan lawan! Ini bukan tentang pajak saja, ini tentang harga diri rakyat!” tegas Supriyono.
Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Pati, Sriyatun, berdalih pembubaran posko dilakukan karena dianggap melanggar aturan dan mengganggu persiapan kirab Hari Jadi Pati.
“Kegiatan itu dilakukan di area yang dilarang, tepat di bawah videotron. Kami hanya menegakkan ketertiban umum,” ujarnya.
Namun alasan itu ditanggapi sinis oleh warga.
“Jangan alihkan isu! Ini soal penindasan terhadap hak rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan. Hari Jadi Pati tak seharusnya jadi dalih untuk bungkam suara rakyat!” ujar seorang peserta aksi lainnya.
Pesan Moral:
Kasus ini menjadi alarm keras tentang hubungan antara rakyat dan penguasa. Ketika suara masyarakat ditertibkan dengan dalih aturan, dan donasi dari warga dianggap sebagai ancaman, maka demokrasi sedang dalam ujian serius. Jika pemerintah alergi terhadap kritik, maka rakyat akan menemukan jalannya sendiri.***
