RADAR JAKARTA|Bandung – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, kembali menggemparkan publik. Dalam gebrakan terbarunya, ia mewacanakan program keluarga berencana (KB) pria melalui vasektomi sebagai syarat wajib bagi penerima bantuan sosial (bansos) di wilayahnya.
“Pak Menteri, saya heran. Mengapa yang miskin justru punya banyak anak, sementara yang kaya susah punya keturunan,” ujar Dedi dalam rapat koordinasi bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, Senin (28/4/2025). Hadir dalam forum tersebut antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BKKBN Wihaji.
Dedi mengungkap fakta di lapangan: ada keluarga dengan hingga 22 anak, sebagian besar hidup dalam kemiskinan ekstrem. Menurutnya, kebijakan ini akan membantu pemerataan bantuan dan memastikan kesejahteraan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Namun, ide ini langsung menuai gelombang kritik dari berbagai pihak baik dari tokoh agama maupun lembaga negara.
MUI: Haram dan Bertentangan dengan Syariat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan keras. KH Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, menegaskan bahwa Islam melarang pemandulan permanen.
“Yang boleh itu mengatur jarak kelahiran, bukan memandulkan,” cuit Cholil di akun X @cholilnafis, Kamis (1/5/2025). Ia menambahkan bahwa kemiskinan seharusnya diatasi dengan menciptakan lapangan kerja, bukan membatasi kelahiran warga miskin.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengingatkan bahwa vasektomi haram jika dilakukan secara permanen tanpa alasan syar’i. Ia merujuk pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012.
Komnas HAM: Bisa Langgar Hak Privasi
Tak hanya MUI, Komnas HAM juga angkat bicara. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos dapat melanggar hak privasi dan hak atas tubuh seseorang.
“Itu bagian dari hak asasi. Tubuh tidak boleh dipertukarkan dengan bantuan sosial,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Atnike menegaskan bahwa pemaksaan prosedur medis apa pun termasuk vasektomi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Publik Terbelah: Solusi Berani atau Kebijakan Kontroversial?
Sementara kritik mengalir deras, tak sedikit pula yang mendukung. Para pendukung menilai langkah Dedi sebagai langkah progresif untuk menekan angka kelahiran yang tak terkendali di keluarga miskin dan memastikan kesejahteraan anak.
Pemerintah pun telah menyediakan anggaran melalui BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana), dan biaya vasektomi di fasilitas kesehatan seperti RS Immanuel Bandung berkisar Rp1 juta–Rp3,2 juta jika tanpa subsidi.
Meski wacana ini viral dan menjadi perbincangan nasional, kebijakan tersebut belum resmi diberlakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji berbagai aspek etika, medis, dan sosial sebelum membuat keputusan final.
Apakah vasektomi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk kemiskinan atau justru mencederai hak asasi warga? Wacana Dedi Mulyadi ini jelas membuka diskusi besar tentang batas kebijakan publik dan otonomi tubuh. | Hans*
