SUBANG, Radarjakarta.id – Di tengah dinamika pembangunan nasional dan tantangan sosial yang masih dihadapi masyarakat, Ketua Majelis Gaza (Gerakan Akhir Zaman), Ustaz Diki Candra, menyampaikan pesan moral dan kebangsaan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ustaz Diki Candra menekankan pentingnya arah kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Ia menilai, meski Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, realitas di lapangan menunjukkan belum seluruh rakyat menikmati kehidupan yang layak.
Lanjutnya, masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta kesenjangan sosial menjadi tantangan serius yang perlu dijawab secara komprehensif oleh pemerintah.
“Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak rakyat yang tertinggal dan belum merasakan keadilan sosial,” ujar Ustaz Diki Candra dalam keterangannya di Subang, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Majelis Gaza mendorong pemerintah agar dalam menjalankan roda pemerintahan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip Qurani. Salah satunya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surah Al-A’raf ayat 96, yang bermakna: “Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.”
“Artinya, pengelolaan negara harus dilandasi nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan itu menjadi fondasi utama dalam menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat,” jelas Kang Diki, sapaan akrabnya.
Dalam pandangannya, Majelis Gaza juga mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah yang mencakup berbagai sektor, mulai dari sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hingga pertanian.
“Di antaranya adalah pembangunan berbasis rakyat dan desa, penguatan koperasi syariah, pertanian mandiri, serta penguatan ketahanan pangan lokal,” ucapnya.
Selain itu, Kang Diki menyoroti pentingnya reformasi di sektor keuangan, termasuk upaya mengurangi ketergantungan pada sistem riba, melakukan evaluasi terhadap sistem utang, serta memperkuat peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi umat.
Tak kalah penting, Ia menekankan perlunya revolusi mental dan etika di kalangan elite pemerintahan. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten.
“Pendidikan ruhani dalam kepemimpinan perlu digalakkan. Ketahanan sosial jauh lebih penting daripada sekadar pertumbuhan ekonomi. Tanpa iman dan akhlak, pertumbuhan ekonomi akan rapuh dan pada akhirnya gagal mensejahterakan rakyat,” tegasnya.
Ustaz Diki juga mengutip pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, khususnya pada Bab Kejatuhan Negara, yang menyatakan bahwa kerusakan akhlak para penguasa merupakan tanda awal runtuhnya sebuah peradaban dan ekonomi.
“Untuk mewujudkan rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera, harus dimulai dari pemimpin yang baik, amanah, dan berakhlak mulia,” pungkasnya.
