DEPOK, Radarjakarta.id-Sejumlah warga yang sebelumnya diliputi kecemasan terkait akses layanan kesehatan, warga menyampaikan polemik Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok menemukan titik terang.
Apresiasi disampaikan Walikota Depok H. Supian Suri, usai audiensi antara perwakilan warga dan aktivis dengan Walikota Depok di Gedung Perpustakaan Balaikota Depok, Senin (9/2/2026).
Audiensi digelar menyusul aksi damai yang dilakukan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat terkait skema pembiayaan UHC.
Perwakilan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat, Turben Rando Oroh, menyebutkan bahwa keresahan warga muncul akibat ribuan masyarakat yang merasa akses layanan kesehatannya terhambat karena BPJS tidak lagi aktif atau tidak tercover.
Dalam pertemuan tersebut, Supian Suri disebut langsung memberikan solusi konkret. Salah satunya dengan memanfaatkan alokasi anggaran bantuan sosial untuk menjamin pelayanan kegawatdaruratan di sektor kesehatan bagi warga tidak mampu.
“Alhamdulillah, kami langsung ditemui dan diberikan jawaban yang jelas. Di kondisi darurat, ada anggaran bansos yang bisa digunakan untuk membantu warga,” ujar Turben.
Ia menambahkan, selama ini masih muncul kritik terkait mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan birokrasi. Namun, penegasan langsung dari Wali Kota membuat jalur bantuan menjadi lebih jelas dan dapat segera dijalankan.
Supian Suri, kata Turben, juga telah menginstruksikan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar memberikan layanan maksimal kepada warga Depok yang benar-benar tidak mampu tanpa mempersulit prosedur.
“Tidak ada lagi pembicaraan soal desil-desil. Mau desil berapa pun, kalau memang warga miskin dan dalam kondisi darurat, tetap akan dibantu,” kata Turben menirukan penegasan Wali Kota.
Aliansi Rakyat Bantu Rakyat pun menyatakan siap mengawal kebijakan tersebut melalui pembentukan posko aduan untuk membantu masyarakat yang masih mengalami kendala akses layanan kesehatan.
Kepada masyarakat Depok, Turben mengimbau agar tidak panik jika BPJS tidak aktif. Warga diminta segera melapor ke Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, atau melalui relawan aliansi agar dapat difasilitasi.
Ia menegaskan bahwa Walikota telah memberikan jaminan kemanusiaan bahwa warga yang benar-benar tidak mampu tidak akan ditelantarkan dalam urusan kesehatan.
Aksi damai dan audiensi tersebut diikuti oleh sejumlah relawan dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bantu Rakyat, termasuk Adi Sumang. Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Depok beserta jajaran.
Supian Suri menyampaikan apresiasinya atas masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia mengakui adanya keresahan warga akibat perubahan status kepesertaan BPJS yang sebelumnya ditanggung pemerintah.
“Bagi warga yang sejatinya tidak memiliki kemampuan dan sebelumnya menerima manfaat, tetapi kini tidak lagi, pemerintah kota tetap akan meng-cover pembiayaannya,” ujar Supian Suri.
Supian menambahkan, Pemerintah Kota Depok telah membuka hotline pengaduan di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk memastikan setiap laporan warga dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. (adm).
