JAKARTA PUSAT, Radarjakarta.id – Dukungan terhadap kinerja Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, menguat di tengah berbagai kritik yang beredar di media sosial. Sejumlah tokoh muda Tanah Abang menilai penilaian terhadap seorang kepala daerah semestinya didasarkan pada fakta, capaian kerja, dan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar opini yang berkembang di ruang digital.
Tokoh muda Tanah Abang sekaligus pengacara muda Jakarta, H. Okis Bangkit, SH, menegaskan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, proporsional, dan berbasis data. Menurutnya, Arifin dikenal sebagai pemimpin yang terbuka menerima masukan serta aktif turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat, sehingga anggapan bahwa kinerjanya hanya mengandalkan pencitraan di media sosial dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Okis menyebut salah satu bentuk keterbukaan Arifin adalah forum dialog rutin setiap Selasa malam bersama warga Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan masyarakat dibahas secara langsung untuk dicarikan solusi, bahkan Arifin memberikan nomor telepon pribadinya agar warga dapat menyampaikan pengaduan maupun informasi tanpa perantara. “Tidak semua kepala daerah bersedia membuka akses komunikasi pribadi kepada masyarakat. Ini menunjukkan komitmen beliau membangun komunikasi tanpa sekat,” ujarnya.
Menurut Okis, sejumlah program yang telah direalisasikan Pemkot Jakarta Pusat menjadi bukti nyata kepemimpinan Arifin. Di antaranya pengaspalan Jalan Pasar Baru Barat dan Jalan Karet Bivak, program bedah rumah di Jalan Sukabumi serta bagi korban kebakaran di Bungur, revitalisasi kawasan Kebon Kacang, penataan Jati Petamburan, hingga kepedulian terhadap sektor pendidikan melalui kunjungan langsung kepada anak-anak yang terancam putus sekolah agar tetap memperoleh hak belajar.
Selain itu, Arifin juga dinilai konsisten melakukan pemantauan wilayah. Setiap Rabu pagi, ia bersepeda menyusuri sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat untuk mengecek kebersihan lingkungan, kondisi fasilitas umum, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. Bagi Okis, aktivitas tersebut membuktikan bahwa publikasi di media sosial merupakan bagian dari transparansi pemerintahan dan bukan sekadar membangun citra.
Pandangan senada disampaikan H. Bardata, putra tokoh legendaris Tanah Abang Bang Yusuf Muhi (Bang Ucu). Ia menilai kritik yang berlebihan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat bisa saja dipengaruhi pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Namun demikian, ia menegaskan kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi selama disampaikan secara sehat, beretika, objektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami bukan anti-kritik. Kritik justru penting sebagai bahan evaluasi, tetapi harus disampaikan dengan etika dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pada akhirnya, masyarakat Jakarta Pusat yang paling berhak menilai apakah kinerja Wali Kota Arifin benar-benar dirasakan manfaatnya atau tidak,” tutup Bardata.***
