Oleh: Maulana Taslam
Ketua Politik dan Keamanan DPP KAMSRI
Mahasiswa Magister Hukum PSDKU Universitas Brawijaya Jakarta
Nama Taufiq Kiemas kerap hadir tanpa gegap gempita dalam narasi besar sejarah politik Indonesia. Ia bukan tipe tokoh yang memproduksi kontroversi untuk menjaga relevansi, juga bukan figur yang gemar membangun citra populis.
Namun, justru dalam kesenyapan itulah, peran dan kontribusinya sebagai negarawan menemukan makna yang lebih dalam terutama dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan merawat konsensus kebangsaan.
Dalam konteks pasca-Reformasi 1998, Indonesia memasuki fase yang tidak sederhana. Demokrasi memang terbuka, tetapi pada saat yang sama, fondasi kebangsaan diuji oleh fragmentasi politik, menguatnya identitas sektarian, serta tarik-menarik kepentingan elite.
Di tengah situasi itu, Taufiq Kiemas tampil sebagai figur penyeimbang seorang politisi yang memahami bahwa demokrasi tanpa konsensus hanya akan melahirkan instabilitas.
Sebagai Ketua MPR RI periode 2009–2014, ia tidak sekadar menjalankan fungsi administratif kelembagaan. Lembaran sejarah menceritakan Taufiq Kiemas menghidupkan kembali diskursus tentang Pancasila sebagai fondasi utama kehidupan bernegara.
Melalui gagasan Empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia mencoba mengembalikan kesadaran kolektif bangsa pada titik pijak yang mulai tergerus.
Gagasan ini, bagi sebagian kalangan, mungkin terdengar normatif. Namun dalam praktiknya, ia merupakan respons terhadap gejala serius melemahnya kohesi sosial dan munculnya polarisasi politik yang berpotensi mengancam persatuan nasional.
Taufiq memahami bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar, tetapi justru dari dalam ketika nilai-nilai dasar tidak lagi menjadi rujukan bersama.
Yang menarik, Taufiq Kiemas tidak membangun pendekatan ideologisnya secara kaku. Ia tidak memaksakan tafsir tunggal atas Pancasila, melainkan mendorong dialog dan internalisasi nilai secara inklusif. Di sinilah letak kekuatannya sebagai negarawan, kemampuan untuk menjembatani perbedaan tanpa harus menghapus keberagaman.
Dalam praktik politik sehari-hari, ia dikenal sebagai figur yang cair dan komunikatif. Relasinya dengan berbagai kekuatan politik lintas partai menunjukkan satu hal penting bahwa politik tidak melulu soal kompetisi, tetapi juga tentang kemampuan membangun kepercayaan. Dalam banyak momen krusial, beliau berperan sebagai “jembatan” yang meredakan ketegangan antar elite politik.
Posisinya sebagai suami dari Megawati Soekarnoputri dan menantu Soekarno tentu memberikan dimensi historis tersendiri. Namun, Taufiq Kiemas tidak terjebak dalam romantisme kekuasaan keluarga. Ia justru membangun identitas politiknya sendiri sebagai mediator, konsolidator, dan penjaga stabilitas.
Di tengah kecenderungan politik kontemporer yang semakin transaksional dan jangka pendek, model kepemimpinan seperti yang ditunjukkan Taufiq Kiemas terasa semakin langka. Ia tidak menjadikan politik sebagai alat untuk sekadar menang, tetapi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan bangsa. Dalam perspektif ini, politik bukan arena pertarungan tanpa batas, melainkan ruang untuk merawat kesepakatan bersama.
Hari ini, ketika kualitas demokrasi Indonesia kerap dipertanyakan baik karena menguatnya oligarki, polarisasi masyarakat, maupun menurunnya kualitas diskursus publik kita seakan kehilangan figur-figur yang mampu berdiri di tengah. Figur yang tidak terseret arus ekstremitas, tetapi juga tidak kehilangan keberanian untuk menjaga prinsip.
Warisan Taufiq Kiemas menjadi relevan untuk dibaca ulang. Bukan dalam konteks glorifikasi personal, tetapi sebagai refleksi atas kebutuhan bangsa terhadap politik yang berorientasi pada konsensus. Demokrasi, pada akhirnya, tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar aktor politik dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama.
Menyebut Taufiq Kiemas sebagai “Bapak Bangsa” mungkin bukan tanpa perdebatan. Gelar tersebut selama ini lebih sering dilekatkan pada tokoh-tokoh pendiri republik. Namun jika dimaknai secara lebih substantif sebagai individu yang berkontribusi dalam menjaga arah dan fondasi kebangsaan maka Taufiq memiliki legitimasi moral untuk ditempatkan dalam kategori tersebut.
Ia mungkin tidak meninggalkan pidato-pidato monumental yang dikenang lintas generasi, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih penting; praktik politik yang mengedepankan keseimbangan, moderasi, dan tanggung jawab kebangsaan. Dalam dunia politik yang semakin bising, warisan seperti ini justru menjadi kebutuhan mendesak.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan kompetisi, tetapi juga negarawan yang mampu menjaga kohesi. Dan dalam sejarah Indonesia modern, Taufiq Kiemas adalah salah satu figur yang telah menunjukkan bahwa politik, jika dijalankan dengan kesadaran sejarah dan tanggung jawab moral, dapat menjadi alat untuk merawat bukan merusak bangsa.
