JAKARTA, Radarjakarta.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah sebagai salah satu strategi nasional penurunan stunting di Indonesia
Salah satunya datang dari Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).
Dalam kajian terbarunya, Natasya menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak penerima manfaat yang berhasil dijangkau.
Namun harus dilihat dari kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, serta dampak gizi jangka panjang terhadap penerima manfaat.
Dalam Policy Assessment 2025 bertajuk “Analisis Implementasi Program MBG Sebagai Strategi Penurunan Stunting di Indonesia”, Natasya mengungkapkan adanya ketimpangan antara target ambisius pemerintah pusat yang menargetkan 82,9 juta penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 dengan kesiapan kapasitas di tingkat daerah.
Salah satu sorotan utama adalah keterbatasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum sepenuhnya siap mendukung implementasi program berskala masif ini.
Ketidakseimbangan tersebut, menurut Natasya, dapat berdampak pada efektivitas dan keselamatan pelaksanaan program, terutama jika tidak dibarengi dengan sistem evaluasi berkala yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan keterlibatan lintas pihak dalam menilai serta menyempurnakan program agar MBG benar-benar mampu menjawab tantangan penurunan stunting secara menyeluruh.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa implementasi MBG sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola yang baik, keadilan sosial, serta standar makanan yang layak, bergizi, aman, dan bersih.
Program ini bahkan dinilai belum berorientasi pada pendekatan berbasis risiko, yang seharusnya mengutamakan kelompok rentan seperti masyarakat di wilayah terpencil, dengan ketahanan pangan rendah, atau dengan tingkat gizi buruk yang tinggi.
Tak hanya itu, MBG disebut belum menyasar kelompok strategis seperti ibu hamil dan menyusui dalam masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)fase krusial dalam mencegah stunting.
Natasya pun menyesalkan kurangnya sinergi MBG dengan program intervensi gizi lainnya, seperti pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), promosi posyandu berbasis lokal, serta edukasi dan pemberdayaan ibu dalam pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI berkualitas.
“Ketika MBG dibagikan tanpa dibarengi edukasi gizi dan integrasi kebijakan lain, maka program ini rawan menjadi sekadar proyek populis jangka pendek. Padahal, penting menumbuhkan kesadaran makan sehat sejak dini,” tegas Natasya.
Sebagai solusi, ia merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
Standardisasi pelatihan keamanan pangan berbasis HACCP untuk SPPG dan tim pengawas di sekolah.
Transparansi dashboard capaian MBG yang bisa diakses publik secara daring.
Integrasi kebijakan dengan intervensi gizi spesifik seperti pemantauan posyandu, edukasi gizi, dan pemberian TTD.
Pembentukan dasar hukum yang memperjelas kewenangan daerah dalam monitoring dan evaluasi program.
“Program MBG seharusnya menjadi pintu masuk penguatan sistem gizi nasional, bukan sekadar distribusi makanan massal yang minim manfaat jangka panjang. Tanpa reformasi menyeluruh dan lintas sektor, MBG justru berisiko menambah masalah baru seperti obesitas, keracunan, atau ketimpangan distribusi,” tutup Natasya. | Guffe*
