JAKARTA, Radarjakarta.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, angkat suara lantang menolak keberadaan tambang nikel di kawasan konservasi laut Raja Ampat, Papua Barat Daya. Melalui serangkaian cuitan di platform X (dulu Twitter), Susi mempertanyakan moralitas negara dalam mengizinkan perusakan salah satu kawasan bahari terindah di dunia.
“Terus karena perusahaan milik negara, boleh merusak laut milik negara?” sindir Susi dalam unggahan pada Sabtu (7/6/2025).
Sorotan tajam Susi mengarah pada PT Aneka Tambang (Antam), anak usaha BUMN pertambangan MIND ID, yang disebut terlibat dalam proyek eksploitasi nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Ia juga secara langsung menagih sikap tegas dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Sekarang sudah masuk kabinet, ayo segera hentikan!” seru Susi dalam unggahan berikutnya.
Desakan kepada Presiden Prabowo
Tak hanya berhenti di level kementerian, Susi bahkan mengajukan permohonan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat yang disebutnya mulai mencemari ekosistem laut.
“Pak Presiden @prabowo, mohon dengan sangat, hentikan semua penambangan di sekitar Raja Ampat,” tulisnya.
Greenpeace: “The Last Paradise” dalam Bahaya
Isu ini sebelumnya diangkat oleh Greenpeace Indonesia yang menyebut bahwa proyek hilirisasi nikel telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, dari Sulawesi hingga Maluku, dan kini mulai menjalar ke Raja Ampat.
“Hilirisasi nikel, yang digadang-gadang sebagai jalan menuju energi bersih, telah meninggalkan kehancuran. Sekarang, ‘The Last Paradise’ pun terancam,” ungkap Greenpeace lewat unggahan di Instagram.
Organisasi itu juga menyebut ada empat perusahaan tambang swasta lain yang turut beroperasi di kawasan tersebut.
“Pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang makin hari makin meluas,” tegas Greenpeace.
Respons Pemerintah: “Tidak Ganggu Pariwisata”
Menanggapi polemik tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan lokasi tambang nikel berada jauh dari zona pariwisata Raja Ampat. Ia menyebut bahwa Pulau Gag, titik aktivitas pertambangan, berjarak sekitar 30–40 kilometer dari ikon wisata Piaynemo.
“Wilayah Raja Ampat memang harus dilindungi. Namun, tambang itu tidak berada di lokasi wisata,” kata Bahlil di Jakarta.
Ia juga menyebut izin salah satu perusahaan tambang telah dihentikan sementara, sambil menyelidiki potensi pelanggaran lainnya.
Dukungan dari Publik dan Tokoh Hiburan
Isu ini menarik perhatian publik luas. Sejumlah figur publik seperti Denny Sumargo, Ernest Prakasa, dan Darius Sinathrya turut menyuarakan kekhawatiran atas eksploitasi alam Papua.
“Saya mohon kepada Pak Prabowo, tolong tinjau ulang kebijakan pengolahan nikel di Papua. Tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan,” kata Denny lewat akun Instagram-nya.
“Jika Negara Boleh Merusak, Kenapa Rakyat Tidak Boleh Menjaga?”
Dalam nada getir, Susi kembali menegaskan bahwa rakyat punya hak menjaga kekayaan alam bangsanya sendiri.
“Kalau perusahaan swasta dan negara boleh merusak Raja Ampat yang sudah diakui dunia keindahannya, kenapa rakyat tidak boleh menjaga keindahannya?” tulis Susi, menutup dengan sederet emoji menangis.
Redaksi Radar Jakarta akan terus memantau perkembangan isu ini, termasuk langkah lanjut dari pemerintah dan PT Antam, serta dampaknya terhadap ekosistem Raja Ampat dan kehidupan masyarakat lokal.(*)
