“Lagi, saya tekankan, politik otoriter, politik radikalisme, politik dengan mempolitisasi agama, politik dinasti, itu bukan pelayanan. Itu transaksi kekuasaan. Politik itu pergumulan memperjuangkan nilai-nilai, Pancasila dalam hal Indonesia.”
“Miris rasanya, saat para pengamat politik pun memperbolehkan praktek-praktek politik transaksi kekuasaan itu, dan dianggap lumrah. Indonesia harus dikembalikan lagi, kepada etika politik. Jangan berpikir pragmatis, tetapi harus berorientasi nilai-nilai Pancasila.”
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP juga menyoroti Generasi Y dan Generasi Z dan pergerakkannya.
“Mereka muak dengan dinasti politik, muak dengan politisasi agama. Itu Generasi Y dan Z, yang 50 persen lebih terdaftar menjadi pemilih. Ini harus menjadi perhatian. Generasi ini merindukan dua hal: pemimpin yang memberikan lapangan pekerjaan dan tidak menghalangi atas kebebasan berekspresinya. Mereka pun mudah terpapar dengan ideologi transnasional, karena mereka melihat juga Pancasila tidak dilakukan secara benar dalam pemerintahan,” katanya.
Benny pun menyerukan bahwa untuk mengembalikan roh berpolitik Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila, harus digaungkan di media sosial.
“Mereka adalah generasi yang memakai media sosial. Maka, pakailah media sosial untuk menggaungkan wacana dan fakta yang ada. Jangan kalah dengan ‘fakta’ yang direkayasa.”
Dia pun menutup paparannya dengan menyatakan bahwa politik hati nurani dan politik sebagai pelayan publik harus terus digaungkan dan dilaksanakan.
“Ingatkan politik hati nurani, ingatkan pelayanan publik yang adalah politik. Mari kita gunakan media sosial secara beriman dan beretika, untuk menggaungkan nilai politik hati nurani ini, agar etika berpolitik Indonesia tidak pragmatis,” tutupnya. | Eka*
