JAKARTA, Radarjakarta.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali jadi sorotan. Dalam RAPBN 2026, ia mengalokasikan dana jumbo Rp599,44 triliun hanya untuk membayar bunga utang negara. Angka ini melonjak 8,6 persen dibanding outlook 2025.
Rencana tersebut tercatat dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dirilis pemerintah pada Senin (18/8/2025). Dari total itu, beban bunga utang dalam negeri mencapai Rp538,7 triliun, sementara bunga utang luar negeri sebesar Rp60,7 triliun.
“Pembayaran bunga utang tahun depan direncanakan Rp599,44 triliun,” tulis dokumen Kementerian Keuangan.
Besarnya alokasi ini sontak memicu perdebatan. Pasalnya, dana sebesar itu hanya untuk bunga, belum termasuk pokok utang yang harus dilunasi.
Utang dalam Negeri Menggunung
Mayoritas pembayaran bunga utang 2026 akan mengalir ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam negeri. Pemerintah beralasan, langkah ini demi menjaga kredibilitas pengelolaan utang sekaligus mengurangi risiko ketergantungan dari luar negeri.
Namun, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan kali ini terbilang melambat. Pada 2025, bunga utang naik 13 persen dari realisasi 2024.
Risiko Tinggi, Fiskal Terancam
Dalam dokumen itu, pemerintah mengakui beban bunga utang sangat rentan terhadap risiko eksternal seperti volatilitas rupiah, perubahan suku bunga global, hingga sentimen pasar terhadap SBN.
“Secara inheren, beban bunga utang terdampak risiko nilai tukar, suku bunga, serta kondisi ekonomi terkini,” ungkap dokumen tersebut.
Untuk menekan risiko, Sri Mulyani menegaskan strategi pembiayaan dilakukan secara prudent dengan mengutamakan efisiensi biaya dan mengoptimalkan struktur portofolio utang, baik dari sisi tenor maupun jenis instrumen.
Rp599 Triliun untuk Bunga, Rakyat Dapat Apa?
Meski pemerintah berdalih pembayaran bunga utang adalah kewajiban demi menjaga kredibilitas keuangan negara, jumlah hampir Rp600 triliun itu kembali menimbulkan pertanyaan besar di publik: apakah uang sebesar itu benar-benar dikelola optimal untuk kepentingan rakyat, atau justru menambah beban generasi mendatang?***
