Radarjakarta.id | JAKARTA – Dalam kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada November 2024 mendatang.
Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat mengadakan rapat koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Jaya 2024, di Ruang Wijaya Kusuma, kantor wali kota, Selasa (30/7/2024).
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Metro Jakbar, Kombes Pol Muhammad Syahduddi, Dandim 0503/JB, Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar, Kepala Kejari Jakbar, Hendri Antoro, Wakil Wali Kota Jakbar, Hendra Hidayat dan lainnya.
Adapun peserta kegiatan terdiri atas jajaran KPU Jakbar, Bawaslu, Kesbangpol, Camat/Wakil Camat, para Kapolsek, Danramil dan unsur terkait.
Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, mengatakan sebagai institusi yang diberikan mandat untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan kelancaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.
“Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek jajaran, beserta seluruh pihak siap mendukung KPU dan Bawaslu Kota Jakarta Barat menjalankan seluruh rangkaian tahapan dan kegiatan pemilihan sampai tahap akhir,” kata Syahduddi.
Lebih lanjut syahduddi mengatakan, sebagai institusi Negara, bersama Kodim 0503 dan Koramil jajaran, pihaknya juga berkomitmen membantu menyukseskan Pilkada di wilayah hukum Polres Jakbar.
“Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk membantu memelihara situasi Kamtibmas di wilayah kita agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dandim Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar, merekomendasikan beberapa hal. Antara lain terkait komunikasi, kolaborasi dan sinergitas, soal kesepahaman terhadap kerawanan, apa yang dihadapi dan sebagainya.
“Kita mungkin akan lebih meningkatkan bagaimana komunikasi, kolaborasi dan sinergitas yang sudah berjalan, tapi dalam hal menghadapi Pilkada nanti, akan lebih kita tingkatkan. Mulai dari tingkat yang terkecil, dalam hal ini saya maksud adalah di wilayah-wilayah. Yang pertama bagaimana tentang kesepahaman kita terhadap kerawanan, apa yang dihadapi,” ujarnya.
Menurutnya, nomenklatur kerawanan harus dipahami bersama mulai dari tingkat terkecil. Sektor-sektor kecil di wilayah dari tingkat Kecamatan, Koramil, Polsek sampai ke bawahnya harus dapat memahami apa yang dimaksud dengan kerawanan.
“Apa yang dimaksud kerawanan, sehingga dengan dapat memahami hal tersebut akan dapat mengambil, menyiapkan langkah apa yang harus dilakukan ketika kerawanan itu muncul. Di setiap wilayah pasti berbeda. Selanjutnya meningkatkan deteksi dan cegah dini, sama, mulai dari tingkat terkecil,” katanya
Sementara Kajari Jakbar, Hendri Antoro, menyampaikan pihaknya siap menyukseskan Pilkada Jakarta dan menegakkan hukum.
“Kami siap untuk mendukung. Yang pertama cipta kondisi terkait dengan Kamtibmas. Yang kedua, siap untuk mendukung jika nanti ada hal-hal yang harus ada penegakan hukum terkait dengan pelanggaran pilkada. Dan yang terakhir, tentu kami dengan kewenangan kami yang ada, siap untuk mendampingi jika ada gugatan terhadap penyelenggara pilkada,” pungkas Hendri. | Ibeng*
