Komplek Parlemen Republik Indonesia.
Radarjakarta.id | JAKARTA – Wacana hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 kini digulirkan pada sidang DPR hari ini, Selasa (5/3/2024).
Partai-partai pendukung Ganjar dan Anies di DPR, mulai dari PPP, Nasdem, PKS, dan PKB tampak mengindikasikan setuju untuk menggulirkan hak angket.
Akan tetapi, mereka masih menanti sikap PDI-P yang belum memberi kejelasan terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini.
Rapat digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Mulanya anggota DPR Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan adanya tudingan kecurangan di Pemilu 2024.
“Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional,” kata Aus dalam rapat, Selasa (5/3/2024).
Berbeda pendapat dengan Anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, Kamrussamad menolak rencana hak angket mengusut kecurangan pemilu 2024 yang akan digulirkan oleh beberapa fraksi di DPR dalam rapat paripurna DPR, Ia mengklaim aspirasi masyarakat saat ini lebih membutuhkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia ketimbang hak angket.
“Karena itu kami di lapangan mendengarkan aspirasi yang mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka adalah hak para sopir angkot,” kata Kamrussamad di gedung parlemen, Jakarta.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perwakilan fraksi PKS dan PKB juga mendorong DPR untuk menggunakan angket untuk membuat terang soal adanya berbagai dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 ini.
Namun, fraksi Demokrat dan Gerindra menolak penggunaan hak angket tersebut.
Sementara empat fraksi lainnya, yaitu Partai NasDem, PPP, PAN, dan Golkar tidak menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut. | Faisal 6444*
