JAKARTA, Radarjakarta.id – Dirketur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama membantah pernyataan Alfarhat Kasman (Juru Kampanye) Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam).
Menurut Sandri, tuduhan seperti ini justru membuat rakyat marah karena tidak memiliki alasan yang jelas, penjelasan yang ilmiah dan data yang valid.
“Janganlah dikait-kaitkan, rakyat bisa marah loh! Gak ada bukti yang jelas, penjelasan yang ilmiah serta logis dan data yang valid,” tutur pemuda berdarah Maluku itu.
Selain Juru Kampanye Jatam, Sandri juga membantah dengan tegas penjelasan dari Kordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) Melky Nahar.
Sebelumnya Melky menyebut Presiden Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari (THL), telah ikut menggerus tutupan hutan-hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh sehingga akhirnya merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan. Termasuk saat hujan ekstrem melanda dampak Siklon Tropis Senyar pada November lalu.
Menyikapi itu, Sandri dengan tegas mengatakan bahwa aktivitas PT Tusan Hutani Lestari tidak memberikan dampak kerusakan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Melky Nahar.
“Gak ada itu, mana ada pohon pinus menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, ini tandanya kawan kita ini belum belajar soal manfaat pohon pinus ini, justru pohon pinus bermanfaat bagi alam terutama dalam konservasi tanah (mencegah erosi dan longsor), penyerapan karbon (membantu mengatasi perubahan iklim), jadi janganlah rakyat dibodoh-bodohi,” papar pria yang dikenal luas sebagai aktivis kawakan ini.
Ia menjelaskan bahwa analogi kerusakan hutan yang kemudian disematkan pada PT THL sangat tidak logis karena perusahan ini beroperasi sejak 1993 dan selama ini tidak ada masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahan tersebut.
“Sudah 32 tahun PT THL beroprasi dan selama itu tidak ada dampak kerusakan lingkungan secara fatal dari aktivitas perusahan ini, kok tiba-tiba tuduhan ke PT THL jadi masif ini ‘kan lucu,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja PT THL maka bisa disimpulkan bahwa perusahan ini tidak memberikan dampak kerusakan alam secara fatal karena aktivitas perusahan ini hanyalah menderes getah pinus.
“Jadi gini jika perusahan ini hanya beraktivitas untuk menderes getah pinus artinya tidak ada aktivitas penebangan hutan, karena pohon pinus ini bisa berumur 100–1.000 tahun, maka kerusakan hutan seperti apa yang ditimbulkan dari aktivitas perusahan ini, hampir tidak ada kerusakan yang ditimbulkan,” papar dia.
Selain itu Sandri juga mengatakan bahwa dalam proses penyilidikan pihak penegak hukum juga akan bisa mengidentidikasi jenis kayu yang ada, serta izin dari perusahan yang beroprasi di sana maka dengan mudah bisa disimpulkan perusahan-perushaan mana yang menimbulkan kerusakan hutan dan bagian dari penyebab terjadinya banjir tersebut.
“Nanti kita akan ikuti bersama pihak penegak hukum bisa mengidentifikasi jenis kayu dan bisa meminta data AHU tentang izin perseroan, maka dengan mudah penegak hukum merilis perusahan mana yang paling bertanggungjawab atas persoalan ini,” jelasnya.
Ia juga mengatakan jika berdasarkan data yang ada tidak ada perusahanan milik Presiden Prabowo yang bergerak pada pertambangan energi atau perkebunan sawit di Aceh, Sumut ataupun Sumbar. Jadi tidak benar PT HTL dianggap sebagai perusahan yamg menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.
“Saya sudah lihat datanya, untuk area seluas 97.300 hektar milik PT THL hanya menderes getah pohon pinus sebagai bahan dasar pembuatan kertas, tidak ada aktivitas tambang, pembalakan kayu atau perkebunan sawit, jadi sangat tidak berdasar tuduhan itu ke PT THL,” tegasnya.|Bemby
