JAKARTA, Radarjakarta.id – Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai memanaskan mesin relokasi besar-besaran. Sebanyak 25 kepala keluarga (KK) dari Kelurahan Kamal dan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, dipastikan akan dipindahkan dari lahan aset Pemprov DKI Jakarta seluas 65 hektare yang selama ini ditempati warga.
Sebagai langkah konkret, Rusunawa Tegal Alur dan Rusunawa Pesakih disiapkan menjadi hunian baru warga terdampak penertiban. Tak sekadar wacana, persiapan dilakukan serius hingga ke detail paling mendasar.
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah turun langsung memimpin kerja bakti pembersihan rusun, menegaskan relokasi ini bukan sekadar memindahkan warga, melainkan memastikan mereka mendapatkan hunian yang layak, aman, dan manusiawi.
“Dari total 25 KK, ada 21 KK yang segera direlokasi, sehingga unit rusun harus benar-benar siap huni. Ini bukan formalitas,” tegas Iin, Senin (12/1/2026).
Iin menekankan, rusun yang akan ditempati warga harus memenuhi seluruh standar kelayakan. Mulai dari kondisi bangunan, air bersih, listrik, hingga kebutuhan dasar lainnya wajib tersedia tanpa celah.
“Saya tidak ingin warga pindah lalu merasa terabaikan. Mereka harus bisa tinggal dengan tenang dan tidak kembali ke lahan aset Pemprov,” ujarnya dengan nada serius.
Relokasi ini dijadwalkan resmi dilaksanakan pada 17 Maret 2026. Menjelang hari H, Pemkot Jakbar telah menginstruksikan bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PLH) untuk menyusun linimasa rinci, mulai dari pra-pelaksanaan, hari pelaksanaan, hingga pasca-relokasi.
“Tanggal sudah kita tetapkan. Artinya, sejak sekarang semua tahapan harus jelas, tidak boleh ada yang mendadak,” kata Iin saat meninjau lokasi.
Sementara itu, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) juga telah menyiapkan skema cadangan. Selain rusun terdekat, disiapkan pula rusun alternatif jika kapasitas utama tidak mencukupi.
Tak hanya unit hunian, aspek lingkungan rusun menjadi perhatian khusus. Kebersihan, kenyamanan, hingga kondisi sekitar rusun harus siap, mengingat relokasi ini akan menjadi sorotan publik sebagai bagian dari pengembalian fungsi lahan dan pengamanan aset daerah.
“Relokasi ini momentum penting. Bukan hanya soal pindah tempat tinggal, tapi penegakan aturan sekaligus perlindungan hak warga,” pungkas Iin.|Zdn*
