JAKARTA, Radarjakarta.id – Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berubah menjadi tekanan terbuka. Bencana di Sumatra bukan hanya menyisakan luka kemanusiaan, tetapi juga memantik amarah publik yang viral di media sosial.
Dari Google Trends hingga TikTok, nama sejumlah menteri mendadak menjadi sorotan tajam, memunculkan satu tuntutan besar: reshuffle kabinet segera.
Pengamat politik senior Ikrar Nusa Bakti menilai Prabowo tak lagi punya banyak waktu. Ia menyebut kepercayaan publik mulai terkikis, terutama akibat respons pemerintah yang dinilai tidak empatik dan sarat pencitraan.
Dalam diskusi yang viral di YouTube dan dipotong ulang ribuan kali di TikTok, Ikrar secara terbuka menyebut dua nama menteri yang seharusnya masuk daftar pergantian: Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia.
Nama Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi trending setelah videonya memanggul beras di lokasi bencana Sumatra beredar luas di Instagram Reels dan X. Alih-alih menuai simpati, publik justru menyebut aksi itu sebagai simbol pencitraan di tengah penderitaan rakyat. Ikrar menilai, sebagai politisi senior, Zulhas seharusnya memahami batas antara empati dan eksposur politik.
Lebih jauh, jejak masa lalu Zulhas kembali diseret warganet. Rekam jejaknya sebagai mantan Menteri Kehutanan era Presiden SBY kembali diperdebatkan, terutama oleh publik Aceh dan pemerhati lingkungan. Narasi lama tentang kerusakan hutan kembali muncul, menunjukkan bahwa memori publik di era digital tak pernah benar-benar hilang.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia tak luput dari kritik pedas. Janji pemulihan listrik pascabencana yang berulang kali meleset menjadi bahan olok-olok di Twitter/X. Video antrean panjang warga Aceh membeli BBM hingga berkilometer kontras dengan klaim penggunaan genset berbahan bakar minyak untuk pemulihan listrik. Kondisi ini, menurut Ikrar, telah menjelma menjadi ironi kebijakan yang ditertawakan publik.
“Kalau sudah jadi bahan ketawaan rakyat, itu sinyal bahaya bagi legitimasi,” tegas Ikrar.
Ia menilai menteri yang sudah menjadi beban psikologis publik seharusnya segera diganti demi menyelamatkan wibawa presiden. Baginya, reshuffle bukan soal politik balas budi, tetapi soal kepercayaan dan efektivitas negara.
Di sisi lain, Rocky Gerung kembali menghidupkan istilah khasnya: radical break. Dalam kanal YouTube-nya yang rutin masuk trending dan dikutip media nasional, Rocky memperingatkan Prabowo agar tak setengah hati. Ia menyebut reshuffle sebelumnya belum menyentuh akar persoalan karena masih menyisakan figur-figur lama yang dianggap bagian dari rezim sebelumnya.
Rocky bahkan melontarkan alarm keras: potensi kerusuhan sosial pada Februari 2026. Menurutnya, kombinasi antara frustrasi elite, ekonomi rumah tangga yang tertekan, serta “piring kosong emak-emak” adalah formula klasik ledakan sosial. Jika Prabowo gagal menunjukkan perubahan otentik di tahun kedua pemerintahannya, amarah itu akan menemukan jalannya sendiri baik di jalanan maupun di ruang digital.
Kini, tekanan datang dari segala arah: akademisi, media, dan netizen. Di era ketika satu video TikTok bisa mengubah persepsi nasional, reshuffle kabinet bukan lagi isu elite, melainkan tuntutan publik terbuka. Pertanyaannya tinggal satu: apakah Prabowo akan mengambil langkah radikal, atau membiarkan krisis kepercayaan ini tumbuh menjadi badai politik?**
