JAKARTA, Radarjakarta.id — Aroma panas politik makin menyengat di Ibu Kota! Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) DKI Jakarta, Jimmy Fajar alias Jimbong, melontarkan pernyataan menggemparkan: ribuan kader dan simpatisan REPDEM akan mengepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat!
Aksi besar-besaran ini direncanakan saat majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang menyeret nama Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Kami tidak akan tinggal diam! REPDEM akan mengawal penuh jalannya persidangan demi tegaknya keadilan yang objektif — bukan keadilan pesanan!” tegas Jimbong kepada Radar Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Tudingan Keras untuk Jokowi: “Ini Balas Dendam Politik!”
REPDEM secara terang-terangan menuding Presiden Jokowi sebagai aktor di balik kasus yang menjerat Hasto. Menurut Jimbong, kriminalisasi ini bermotif politik setelah Jokowi dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan dan gagal memuluskan wacana jabatan tiga periode.
“Penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana tiga periode membuat Jokowi dan kroni-kroninya murka. Mereka membalas dengan kriminalisasi elite partai kami!” ucapnya lantang.
Jimbong menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sebagai “produk pesanan politik” yang sarat intervensi kekuasaan.
Persidangan Sarat Kejanggalan: Saksi-Saksi Mandul!
Dalam persidangan, tim hukum Hasto menilai tak satu pun saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan dugaan suap atau penghalangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
“Semua saksi gugup, tidak ada yang mengarah pada keterlibatan Pak Hasto. Ini sudah seperti panggung sandiwara!” seru Jimbong.
Aksi Kepung PN Jakpus: REPDEM Siapkan Lautan Massa
REPDEM memastikan akan mengerahkan ribuan massa dari berbagai penjuru Jakarta untuk “mengawal dan mengepung” PN Jakarta Pusat sebagai bentuk tekanan moral agar hakim bersikap independen.
“Jangan sampai keadilan tumbang hanya karena tekanan politik elit. Kami pastikan tidak ada ruang bagi intimidasi dari siapa pun!”
Jimbong menegaskan aksi ini bukan ancaman, melainkan peringatan keras bagi para penguasa dan penegak hukum agar tidak bermain-main dengan konstitusi dan kebenaran.***
