JAKARTA, Radarjakarta.id – Mantan relawan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sandri Rumanama meminta pemerintah menghentikan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap secara Completely Built Up (CBU) dari India.
Sandri menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan program prioritas nasional yang diusung saat kampanye. Aktivis berdarah Maluku itu menegaskan bahwa impor kendaraan dalam jumlah besar dengan nilai hampir Rp25 triliun berpotensi melemahkan industri otomotif nasional.
“Ini proyek besar, sekitar Rp24 triliun. Jika anggaran sebesar itu digunakan untuk mengembangkan industri nasional guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, tentu akan jauh lebih menguntungkan dan tidak menimbulkan kritik terhadap kinerja Presiden,” ujar Sandri dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, langkah impor tersebut bertentangan dengan semangat kemandirian dan nasionalisme ekonomi yang sebelumnya disampaikan Presiden saat masa kampanye. Ia mengingatkan kembali komitmen untuk mengutamakan produk dalam negeri, termasuk di sektor otomotif.
“Saat kampanye, Presiden menyampaikan bahwa anak-anak muda harus bangga menggunakan produk Indonesia. Mobil ya mobil Indonesia, bahkan kebutuhan sehari-hari pun harus produk dalam negeri. Kami berharap beliau tetap berkomitmen pada janji tersebut,” paparnya.
Sandri juga menyoroti rencana pengadaan mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai program tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan mobil nasional dengan memberdayakan produsen dalam negeri.
Beberapa perusahaan yang disebut memiliki kapasitas untuk terlibat antara lain PT Pindad, Polytron, PT Mobil Anak Bangsa (MAB), serta produsen Kancil. Ia menilai perusahaan-perusahaan tersebut dapat dilibatkan dalam pengembangan kendaraan nasional dengan memanfaatkan tenaga ahli lokal, mahasiswa, hingga lulusan SMK.
“Jangan menghambur-hamburkan uang negara dan merusak citra pemerintahan. Kita memiliki PT Pindad yang dicanangkan sebagai calon mobil nasional dan memiliki kemampuan memproduksi kendaraan sesuai kebutuhan. Karena itu, kami meminta proyek impor ini dihentikan,” tegasnya.
Sandri menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi unjuk rasa apabila proyek impor tersebut tetap dilanjutkan. Ia bahkan meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut dievaluasi dan dicopot dari jabatannya jika dianggap mengabaikan kepentingan nasional.
