Oleh: Abdul Hakim, Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Nusantara Tangerang
RADAR JAKARTA | JAKARTA — Dua dekade lebih sejak Reformasi 1998, harapan Indonesia untuk bangkit sebagai negara demokrasi yang adil dan bersih dari korupsi tampaknya tinggal ilusi. Di balik euforia pemilu, kebebasan pers, dan jargon populis, kekuasaan lama nyatanya tidak pernah benar-benar tumbang. Ia hanya bertransformasi. Inilah wajah Indonesia yang terperangkap dalam strategi licik bernama Gattopardo: berubah agar segalanya tetap sama.
Strategi Gattopardo yang diangkat dari novel klasik Italia menggambarkan bagaimana elite mempertahankan kekuasaan bukan dengan melawan perubahan, melainkan dengan menungganginya. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Dari parlemen hingga istana, dari tanah hingga layar kaca, yang tampak berubah hanya kemasan. Sistemnya? Masih dikendalikan oleh elite lama yang cerdik berkamuflase dalam baju reformasi.
Elite Lama, Kendaraan Baru
Setelah Orde Baru tumbang, banyak yang mengira tokoh-tokohnya akan tersingkir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka pindah ke partai-partai baru, membentuk aliansi politik, bahkan merangkul aktivis reformasi ke dalam struktur kekuasaan. Dari luar, tampak progresif. Di dalam, status quo tetap bertahan. Para kroni lama kini berbicara tentang demokrasi, sembari mengunci akses perubahan sejati dengan jaringan modal dan kekuasaan.
Demokrasi Kosmetik, Oligarki Otentik
Indonesia memang menggelar pemilu, memperluas partisipasi publik, dan menjalankan otonomi daerah. Tapi di balik semua itu, kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Banyak kepala daerah hanyalah wajah dinasti. Banyak partai politik dikuasai oleh oligark. Demokrasi dijalankan sebagai prosedur, bukan sebagai jalan menuju keadilan sosial. Rakyat memilih, tetapi hanya dalam lingkaran sempit pilihan yang disodorkan elite.
Reformasi Agraria yang Palsu
Narasi redistribusi lahan seperti program TORA lebih sering jadi alat pencitraan ketimbang solusi. Tanah yang dibagi hanyalah lahan-lahan marginal, sementara korporasi tetap mencengkeram lahan-lahan subur. Di Pegunungan Kendeng, petani harus melawan pabrik semen yang didukung negara. Negara tidak melindungi rakyat, justru berdiri bersama pemilik modal.
KPK: Dari Harapan ke Alat Kekuasaan
KPK pernah jadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Kini, setelah revisi UU KPK 2019, lembaga itu kehilangan taring. Prosedur hukum dipolitisasi. Lawan politik disasar, lingkaran kekuasaan dilindungi. Reformasi hukum justru jadi instrumen pelestarian kekuasaan.
Militer: Berganti Seragam, Tak Ganti Pengaruh
Dwi Fungsi ABRI secara formal memang dihapus. Tapi jenderal-jenderal Orde Baru masih eksis, kini tampil sebagai menteri, kepala daerah, bahkan kingmaker politik. Militer tetap menempati ruang sipil, menyusup dalam birokrasi dan proyek-proyek strategis, mempertegas bahwa bayang-bayang Orde Baru belum pergi.
Kapitalisme Kroni Berganti Wajah
Para konglomerat Orde Baru tak hanya selamat dari reformasi—mereka justru mengendalikan arah ekonomi pasca-reformasi. Melalui partai, media, dan jaringan bisnis, mereka membentuk wajah baru kapitalisme kroni yang tampak modern, tapi tetap menindas. Kekuasaan ekonomi dan politik kembali menyatu, menyisakan rakyat dalam ilusi pertumbuhan.
Kenapa Gattopardo Sukses di Indonesia?
Karena reformasi tak pernah menyentuh akar. Tak ada keadilan transisional. Pelanggar HAM 1965 dan 1998 tidak pernah diadili. Politik identitas dijadikan alat pengalihan isu. Masyarakat dibelah, sementara oligarki bekerja dalam senyap. Reformasi berjalan tanpa revolusi, tanpa keberanian membongkar struktur dominasi lama.
Solusi: Reformasi Jilid Dua?
Pertanyaannya: Apakah kita benar-benar berubah? Atau hanya mengganti pemain di panggung yang sama? Jika ingin keluar dari jebakan Gattopardo, Indonesia harus melakukan pembenahan struktural: reformasi hukum yang sejati, desentralisasi yang berpihak pada rakyat, redistribusi ekonomi, serta keberanian politik untuk mengakhiri impunitas.
Jika tidak, Indonesia akan terus menjadi negara demokrasi seolah-olah bebas di permukaan, tapi dikendalikan dari balik layar oleh mereka yang mengerti satu hal: bagaimana bertahan di tengah perubahan dengan cara tidak benar-benar berubah. (*)
