RADAR JAKARTA|Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum (caketum) baru sejak 13 Mei 2025, dan sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menjadi figur yang paling diidamkan oleh internal partai. Jokowi sendiri telah mengonfirmasi sedang menimbang peluang maju dan mengapresiasi sistem e-voting yang diterapkan PSI, mengaku ini sejalan dengan visi partai super terbuka yang ia usung.
Jokowi & PSI: Peluang dan Tantangan
Pakar politik menilai peluang Jokowi memimpin PSI sangat besar, meskipun tidak tanpa tantangan. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut bahwa jika Jokowi maju sebagai ketua umum, hampir tidak ada yang berani bersaing secara terbuka. “Jokowi punya segala-galanya: status mantan presiden, pengalaman pemerintahan, hingga elektabilitas tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyatakan bahwa PSI dan Jokowi bisa menjadi simbiosis mutualisme. “PSI butuh figur kuat untuk mendongkrak elektabilitas, sementara Jokowi membutuhkan kendaraan politik untuk menjaga legacy dua periode pemerintahannya,” kata Agung.
Agung menambahkan, PSI berpotensi menjadi partai menengah atau besar, apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas parlemen 4 persen. “Jika PSI lolos parliamentary threshold, partai ini bisa jadi benteng pertahanan politik Jokowi menghadapi serangan di masa depan,” katanya.
Kritik dan Realita PSI di Pemilu 2024
Namun, tidak semua pengamat sependapat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai PSI gagal membuktikan dirinya sebagai kendaraan politik Jokowi di Pemilu 2024. “PSI masih di posisi terbawah, kalah dari partai baru lain seperti Perindo dan Gelora,” ujar Dedi.
Dedi menilai keterlibatan Jokowi di PSI selama ini hanya formalitas. “Kalau Jokowi serius ingin kendaraan politik efektif, Golkar adalah pilihan lebih realistis untuk mengambil alih ketua umum,” tambahnya. Ia juga mengkritik konsep “partai super terbuka” PSI sebagai sekadar gimmick, karena pergantian kepemimpinan partai tidak benar-benar transparan.
Jokowi Butuh Partai, PSI Butuh Figur
Agung Baskoro menegaskan bahwa kendaraan politik bagi seorang mantan presiden seperti Jokowi bukan sekadar soal kontestasi elektoral, tapi soal melindungi warisan, pengaruh, dan keluarganya dari berbagai tantangan politik di masa depan. “Jika tidak punya partai, warisan Jokowi bisa mudah digoyang,” katanya.
Agung menyebut PSI adalah pekerjaan rumah Jokowi yang belum selesai. PSI belum lolos parlemen di Pemilu 2024 dan belum memiliki figur kuat seperti SBY di Demokrat atau Megawati di PDIP. “Kalau Jokowi mau buktikan pengaruhnya, PSI harus diloloskan ke DPR berikutnya,” ujarnya.
Jokowi diprediksi bisa menjadi “matahari paling terik” di PSI, membantu partai ini meraih suara signifikan dan menjadi kekuatan politik baru di Indonesia.
Peluang Jokowi memimpin PSI membuka babak baru dalam politik Indonesia. PSI mendapat figur kuat yang selama ini menjadi kelemahannya, sementara Jokowi mendapatkan kendaraan politik untuk menjaga pengaruh dan legacy-nya. Namun, keberhasilan kolaborasi ini tergantung pada kemampuan PSI melewati ambang parlemen dan membuktikan kapasitasnya dalam Pemilu 2029. (*)
