PENAJAM PASER UTARA, Radarjakarta.id — Saat pemerintah gencar memasarkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia hijau, canggih, dan berkelanjutan realitas sosial di balik slogan justru menampakkan wajah yang berbeda. Praktik prostitusi dilaporkan marak di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), memunculkan ironi di tengah gembar-gembor pembangunan beradab.
Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat temuan puluhan pekerja seks komersial (PSK) dalam beberapa tahun terakhir. Mereka ditemukan beroperasi di sejumlah guest house sekitar kawasan proyek IKN. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP, Rakhmadi, menyebut sebagian besar dari mereka adalah pendatang dari luar daerah, termasuk dari Balikpapan, Jawa Barat, hingga Makassar.
“Kami telah menindak sekitar 60 sampai 70 PSK sejak dua tahun terakhir. Mereka umumnya menggunakan aplikasi daring untuk menjaring pelanggan,” ujar Rakhmadi kepada detikKalimantan, Senin (7/7).
Temuan ini menyentak ruang publik, apalagi ketika Menteri Ketenagakerjaan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut bereaksi cepat dengan seruan “gawat, gawat”, lalu memerintahkan pengecekan langsung ke lapangan.
Namun publik bertanya, benarkah pemerintah baru tahu sekarang? Apakah selama ini pembangunan IKN dirancang tanpa membaca kemungkinan dampak sosial dari arus urbanisasi masif?
Dampak Sosial yang Terabaikan
IKN tak hanya mendatangkan tenaga ahli dan kontraktor konstruksi, tapi juga membuka ruang bagi persoalan-persoalan sosial klasik: kemiskinan, kesenjangan, hingga eksploitasi perempuan.
Menurut Rakhmadi, pemerintah daerah sebatas menjatuhkan sanksi administratif kepada para PSK berupa surat pernyataan dan pemulangan ke daerah asal dalam waktu 2×24 jam. Namun strategi ini tak menyentuh akar permasalahan.
“Kami butuh sinergi dengan banyak pihak, termasuk TNI, Polri, hingga polisi militer, karena praktik ini masih terus berlangsung,” tambah Rakhmadi.
Sementara itu, di media sosial dan forum publik, muncul kritik tajam terhadap pendekatan negara yang dinilai terlalu sempit. Razia dan pemulangan dinilai hanya menyasar gejala, bukan akar persoalan: ekonomi yang timpang, tata kelola migrasi yang buruk, dan minimnya jaring pengaman sosial di tengah proyek ambisius.
Kemunafikan Politik dan Krisis Moralitas
Reaksi politisi dinilai sebagian pengamat hanya sebagai respons populis jangka pendek. Di satu sisi mereka mengecam praktik prostitusi, di sisi lain justru menjadi aktor utama dalam percepatan pembangunan tanpa mitigasi sosial yang memadai.
“Lucu rasanya melihat politisi yang lantang bicara moral, tapi menutup mata soal struktur yang mereka ciptakan sendiri,” ujar seorang aktivis sosial yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah gegap gempita pembangunan fisik, suara-suara yang mengingatkan bahwa “pembangunan tanpa keadilan sosial hanya akan menciptakan pasar gelap” kerap diabaikan. Prostitusi hanyalah puncak dari gunung es kerentanan sosial yang lebih besar.
IKN dan Tantangan Menjadi Kota Masa Depan
Jika IKN ingin benar-benar menjadi wajah baru Indonesia yang adil dan beradab, maka pemerintah perlu berhenti pura-pura tak tahu. Penyelesaian masalah sosial tidak cukup dengan razia dan pernyataan moralitas di depan kamera. Diperlukan strategi sistemik: pendidikan, perlindungan sosial, hingga regulasi urbanisasi yang bijak.
Moralitas bukan sekadar slogan, dan pembangunan bukan hanya soal beton dan baja. Di antara menara yang menjulang dan taman kota berarsitektur modern, jangan sampai fondasi nurani justru dibiarkan rapuh.
Selamat datang di IKN kota masa depan, yang kini dihadapkan pada cermin retak masa kini.
