JAKARTA, Radarjakarta.id – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini menjadi sorotan nasional setelah memicu lebih dari 6.000 kasus keracunan massal di berbagai daerah. Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tegas mendesak pemerintah melakukan evaluasi total atas program yang digadang-gadang sebagai proyek unggulan tersebut.
“Evaluasinya harus dilakukan secara total. Jangan saling menyalahkan, tapi cari solusi agar hal ini tidak terulang,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
5.000 Lebih Siswa Jadi Korban, DPR Turun Tangan
Kasus keracunan akibat menu MBG terus bertambah. Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 21 September 2025, 6.452 siswa di 17 provinsi mengalami gangguan pencernaan hingga masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).
Angka ini bahkan melonjak 1.092 kasus hanya dalam sepekan. Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi mencapai 2.012 siswa keracunan, disusul DIY, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.
Dugaan Dapur Bermasalah, DPR Janji Sidak
Puan menegaskan DPR RI akan melakukan pengawasan langsung ke dapur umum MBG yang diduga bermasalah. Ia menyoroti bahwa akar masalah bisa terjadi di dua titik krusial: dapur pengolahan dan distribusi ke sekolah.
“Kami akan cek langsung dapurnya, kami ingin tahu persoalan sebenarnya. Apakah sumber masalah di dapur atau di distribusi ke sekolah-sekolah,” ujarnya.
Istana Akui dan Minta Maaf
Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi akhirnya angkat bicara. Ia meminta maaf atas rentetan kasus keracunan yang mencoreng program andalan Presiden.
“Kami atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional meminta maaf. Kasus ini tidak pernah diinginkan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Namun, pemerintah menegaskan MBG akan tetap berjalan karena menjadi program strategis Presiden Prabowo.
Isu Panas: 5.000 Dapur Fiktif MBG?
Sorotan publik makin panas setelah muncul isu adanya dugaan ribuan dapur fiktif MBG. Istana memastikan akan memanggil BGN untuk mengklarifikasi kabar mencengangkan tersebut. Jika benar, hal ini bisa menjadi skandal nasional terbesar dalam sejarah program makan gratis di Indonesia.
PDIP & DPR Kompak: Jangan Hentikan, Tapi Perbaiki
Meski kasus keracunan terus bertambah, sejumlah politisi termasuk Puan Maharani dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah menolak penghentian MBG.
Menurut mereka, solusi terbaik bukanlah menghentikan program, melainkan memperbaiki sistem distribusi dan pengolahan makanan.
“Rantai pasok harus dipangkas. Jangan sampai satu dapur harus melayani 3.000 siswa. Cukup 1.500 agar makanan tetap fresh,” jelas Said.
Ledakan Kritik dari Aktivis Pendidikan
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kasus keracunan MBG sudah di luar batas toleransi. Mereka mencatat lebih dari seribu kasus baru setiap pekan, dan menilai pemerintah gagal mengontrol kualitas pangan untuk anak-anak sekolah.
Program Strategis Jadi Bom Waktu
Sejak diluncurkan Januari 2025, program MBG yang sudah menyalurkan lebih dari 1 miliar porsi kini berubah menjadi bom waktu politik. Di tengah gencarnya kritik publik, DPR, Istana, hingga aktivis pendidikan menyoroti bahwa keselamatan anak bangsa tidak boleh jadi taruhan atas program pencitraan.
“Program ini harus benar-benar diawasi. Jangan sampai niat baik berubah jadi tragedi nasional,” pungkas Puan Maharani.
Fakta Terbaru MBG:
1. 6.452 siswa keracunan di 17 provinsi
2. 5 provinsi dengan kasus tertinggi: Jabar, DIY, Jateng, Bengkulu, Sulteng
3. Isu 5.000 dapur fiktif menyeruak
4. DPR janji sidak dapur MBG
5. Pemerintah minta maaf, tapi program tetap jalan. ***
