RADAR JAKARTA | Jakarta – Program 3 juta rumah yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) seharusnya menjadi solusi bagi krisis hunian di Indonesia. Namun, implementasi program ini justru menuai kritik tajam karena dinilai tidak memiliki peta jalan yang jelas serta gagal menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan, pesisir, dan pedesaan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Bendahara Umum Asosiasi Desa Bersatu, sekaligus CEO Journalist Media Network, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, menyoroti kebijakan Menteri PKP yang dianggap tidak memahami kebutuhan rakyat serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan.
“Alih-alih memberikan solusi konkret, kebijakan Menteri PKP justru menunjukkan inkonsistensi dan ketidakjelasan arah. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Menteri PKP tampak tidak sejalan dengan Satgas Perumahan maupun lingkungan internal Kementerian sendiri,” ujar Indra Utama.
Salah satu aspek yang disoroti adalah pembagian target pembangunan: 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di pedesaan. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai perencanaan, target yang terukur, atau strategi pelaksanaan yang efektif. Bahkan, berbagai pihak, termasuk Satgas Perumahan, masih kebingungan dengan arah kebijakan yang diambil.
Lebih lanjut, dalam forum-forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Menteri PKP disebut sering mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap kinerja internal Kementerian maupun mitra strategis di sektor properti.
“Bukannya membangun kolaborasi, Menteri PKP malah cenderung mengkriminalisasi pengembang yang justru berperan penting dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Kebijakan yang seharusnya bersifat solutif malah berubah menjadi konfrontatif, menciptakan ketidakpastian bagi industri properti,” tambah Indra Utama.
Selain itu, janji-janji seperti program rumah gratis yang diusung Menteri PKP dinilai tidak realistis dan tanpa perencanaan matang. Wacana ini justru menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat, sementara kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Situasi ini semakin diperburuk dengan kenaikan tarif air sebesar 71%, kenaikan tarif listrik, Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), serta biaya hidup lainnya. Alih-alih meringankan beban masyarakat, program 3 juta rumah justru dinilai gagal menyentuh akar permasalahan.
Sebagai penutup, Indra Utama menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini.
“Program ini harus memiliki arah yang jelas, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Menteri PKP perlu merangkul semua pemangku kepentingan, bukan sekadar membuat pernyataan populis tanpa solusi konkret. Jika tidak ada perbaikan signifikan, maka program 3 juta rumah hanya akan menjadi janji kosong yang tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat,” pungkasnya.***
