RADAR JAKARTA | Jakarta – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ari Gumilar, menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan terbaru pemerintah mengenai pembentukan Danantara sebagai holding BUMN yang melibatkan sektor-sektor strategis. Dalam pernyataannya, ia menyoroti keputusan pengalihan saham Seri B Pertamina dari pemerintah ke Badan Koordinasi Investasi (BKI) dalam kerangka Danantara.
“Ini isu yang sangat penting. Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 melahirkan Danantara, dan bulan lalu diputuskan bahwa BUMN-BUMN, termasuk Pertamina, dikonsolidasikan ke dalamnya,” ungkap Ari dalam acara halal bihalal dan kuliah umum di Jakarta, Rabu (30/4).
Ari menekankan bahwa Pertamina adalah perusahaan strategis yang mendapat penugasan langsung dari negara sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga pengelolaannya tidak seharusnya dilakukan dalam skema liberal atau kapitalistik. “Kita paham bahwa untuk kemakmuran rakyat, Pertamina tidak bisa dikelola secara kapitalis. Harus dikelola sebagai perusahaan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari mengingatkan perubahan besar yang terjadi di sektor energi sejak tahun 2001. Pada saat itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, yang membuka pintu lebar bagi liberalisasi sektor migas. “Momen itu menjadi awal masuknya kepentingan kapitalis yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh nasional Kok Nursi atas kontribusinya dalam diskusi strategis mengenai pengelolaan energi nasional, serta kepada media dan komunitas Sobat Energi yang terus mengawal isu-isu penting ini.
Ari menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan Danantara dan mempertimbangkan kembali keputusan untuk memasukkan BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, dan Bulog ke dalam holding tersebut. “Jangan sampai Danantara hanya menjadi instrumen untuk melunasi utang negara. Jika ini yang terjadi, maka negeri ini sudah benar-benar tergadai,” pungkasnya.***
