JAKARTA, Radarjakarta.id – Balai Kota Jakarta bergemuruh, Rabu (5/11/2025), ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 1.840 pejabat eselon III dan IV dalam satu hari. Pelantikan massal itu menjadi yang terbesar dalam sejarah birokrasi DKI, sekaligus penanda dimulainya era baru pemerintahan yang berbasis meritokrasi terbuka dan tanpa titipan politik.
Pramono menegaskan, langkah besar ini merupakan bagian dari upaya menyegarkan mesin birokrasi agar pelayanan publik di Ibu Kota lebih cepat, efisien, dan transparan. “Jabatan ini bukan hadiah, tapi amanah besar yang menuntut integritas, kompetensi, dan inovasi. Setiap posisi diisi ASN terbaik Jakarta,” tegasnya lantang di hadapan ribuan pejabat baru.
Pelantikan kali ini disebut Pramono sebagai yang paling besar dalam sejarah Pemprov DKI. Ia bahkan telah menyiapkan gelombang kedua dalam waktu dekat, agar seluruh jabatan yang selama ini kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) bisa segera terisi penuh. “Target saya, November ini semua jabatan tuntas, tak boleh ada kursi kosong lagi,” ujarnya.
Proses seleksi, kata Pramono, dilakukan secara transparan dan ketat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi nepotisme. “Yang duduk di sini bukan hasil kedekatan, tapi hasil kerja keras dan kompetensi nyata,” katanya menohok.
Menariknya, Pramono sengaja memilih hari Rabu untuk pelantikan tersebut. Alasannya unik agar para pejabat yang baru dilantik bisa memeriahkan hari Rabu berkebaya dan berujung serong, sekaligus menggunakan transportasi umum. “Saya ingin Jakarta tetap hidup dengan semangat budaya, bahkan di tengah modernisasi,” tuturnya sambil tersenyum.
Dalam pesannya, Pramono meminta seluruh pejabat baru langsung bergerak dan tidak berlama-lama beradaptasi. Ia menekankan pentingnya semangat “Jaga Jakarta”, yakni bekerja cepat, tanggap, dan inovatif menghadapi tantangan kota metropolitan. “Kita harus berlari melayani warga, bukan berjalan di tempat,” tegasnya.
Dengan pelantikan besar-besaran ini, Pramono menyebut DKI Jakarta telah memulai babak baru dalam sejarah birokrasi Indonesia. Ia berharap langkah berani ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk membangun pemerintahan yang bersih, kuat, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.***
