ACEH, Radarjakarta.id — Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara dengan nada keras setelah mengetahui bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, pergi umrah bersama keluarganya saat daerahnya sedang diterjang banjir bandang dan longsor. Dalam rapat penanganan bencana di Aceh Besar, Minggu (7/12), Prabowo tak menutupi kekesalannya, bahkan secara terang-terangan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan dari jabatannya. “Kalau ada yang mau lari, ya sudah lari saja, tapi siap dicopot,” tegasnya di depan puluhan kepala daerah.
Dalam pidatonya, Prabowo menyamakan tindakan Mirwan dengan desersi dalam dunia militer — sebuah pelanggaran berat ketika seorang pemimpin meninggalkan anak buah dalam kondisi bahaya. Prabowo menegaskan dirinya tidak peduli asal partai Mirwan dan menilai perilaku seperti itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin. Pernyataannya langsung membuat suasana ruangan berubah tegang, namun Prabowo tetap melanjutkan arahannya tanpa kompromi.
Kemarahan ini muncul setelah fakta bahwa Mirwan pergi umrah pada 2 Desember, hanya lima hari setelah ia menandatangani surat ketidaksanggupan menangani bencana di wilayahnya. Ironisnya, keberangkatan itu dilakukan saat ribuan warga Aceh Selatan masih bertahan di tenda pengungsian, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan beberapa wilayah masih terisolasi lumpur banjir. Bahkan lebih memalukan, izin perjalanan luar negeri Mirwan ditolak Gubernur Aceh, namun tetap ia langgar.
Kemendagri tidak tinggal diam. Tim Inspektorat Jenderal sudah dijadwalkan turun langsung memeriksa Mirwan setelah ia kembali ke Indonesia. Menurut penyelidikan awal, Mirwan tidak mengantongi izin dari gubernur maupun Mendagri, sehingga keberangkatannya dianggap ilegal. Tito Karnavian telah menghubungi Mirwan untuk meminta klarifikasi, namun jawaban yang diberikan justru dinilai memperparah posisinya.
Tak hanya pemerintah, partai politik pun bertindak. Partai Gerindra secara resmi mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC setelah kasus ini memicu kemarahan publik. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Sekjen Gerindra, Sugiono, yang menyebut tindakan Mirwan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, terutama di saat bencana terjadi.
Di sela kritik keras itu, Prabowo tetap memberi apresiasi kepada kepala daerah lain yang setia berada di lapangan. Ia menegaskan bahwa menjadi pemimpin bukan untuk gaya-gayaan atau sekadar jabatan, melainkan untuk bertanggung jawab dan hadir ketika rakyat berada dalam situasi terburuk. “Bupati bukan untuk selfie dan kabur. Bupati dipilih untuk berada di garis depan,” kata Prabowo dengan nada tajam.
Kini, publik menanti langkah nyata pemerintah terhadap Mirwan MS. Warga Aceh Selatan berharap kasus ini menjadi pelajaran agar pejabat publik tidak memperlakukan jabatan sebagai privilege, tetapi sebagai tanggung jawab. Pertanyaannya tinggal satu: apakah Mirwan hanya akan dicopot, atau justru menjadi contoh keras pertama di era pemerintahan Prabowo?***
