Polemik Krematorium Kalideres: DPRD DKI Turun Tangan, Warga Minta Izin Dicabut

banner 468x60

Namun demikian, beberapa kewajiban pengembang masih dalam proses penyelesaian, termasuk penataan saluran air serta fasilitas lingkungan lainnya.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

DPRD Ingatkan Konsistensi Tata Ruang

Menanggapi berbagai penjelasan tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggar Joshua kembali mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi peruntukan lahan sesuai rencana tata ruang kawasan.

Menurutnya, masyarakat membeli rumah di sebuah kawasan dengan mempertimbangkan rencana fasilitas umum yang telah ditetapkan sejak awal.

“Ketika masyarakat membeli rumah, mereka melihat peruntukan lahan di kawasan tersebut. Jika sejak awal direncanakan untuk fasilitas olahraga, pendidikan, atau sosial budaya, maka perubahan peruntukan harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pemanfaatan lahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dialog Diharapkan Menjadi Jalan Tengah

Forum dialog antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menemukan solusi terbaik atas polemik pembangunan krematorium di Kalideres.

Seluruh pihak sepakat bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek hukum, tata ruang, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat luas.

Melalui pendekatan dialog yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada regulasi yang berlaku, diharapkan polemik ini dapat diselesaikan secara bijak tanpa memicu konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.***

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.