JAKARTA, Radarjakarta.id – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla resmi melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2030 di Balai Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Dalam sambutannya, Jusuf Kalla yang akrab disapa JK menegaskan komitmen pengurus baru untuk menjunjung tinggi tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ia juga mengingatkan pentingnya ketaatan pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta visi dan misi PMI.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025–2030,” ujar JK.
Dalam struktur baru, aktor sekaligus tokoh publik Rano Karno dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Ia didampingi Hj. Diana Dewi, Dr. Syamsul Arief Rivai, Arief Rachman, Totok Suryanto, dan Mohamad Feriadi Suprapto sebagai anggota.
Adapun jabatan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta dipegang oleh Drs. H. Mardani Bin H. Nasir. Struktur organisasi terbagi dalam sejumlah bidang, mulai dari penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, donor darah, relawan, pendidikan, hingga komunikasi dan kemitraan.
JK menekankan pentingnya peran PMI sebagai organisasi kemanusiaan. “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat,” pesannya kepada pengurus baru.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut hadir dalam pelantikan. Ia menilai PMI memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam isu kemanusiaan, mulai dari donor darah, penanggulangan bencana, hingga edukasi kesehatan.
“Kepada pengurus yang baru dilantik, saya menitipkan harapan besar. Jadikan PMI DKI Jakarta semakin modern, profesional, akuntabel, dan responsif,” ujar Pramono.
Dalam kesempatan itu, ia juga meluncurkan Bulan Dana PMI DKI Jakarta 2025, gerakan gotong royong kemanusiaan yang mengajak masyarakat berpartisipasi secara sukarela. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung program PMI, termasuk bantuan bencana, donor darah, dan kesehatan masyarakat.
“Bulan Dana PMI bersifat sukarela, tanpa paksaan, dan harus dikelola secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Pramono juga mendorong PMI DKI Jakarta untuk mengembangkan inovasi berbasis digitalisasi. Hal ini, katanya, penting agar pelayanan PMI lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran dalam menghadapi tantangan kemanusiaan di ibu kota.
