Wamen PPPA Veronica Tan menyampaikan pentingnya keterlibatan perempuan dalam kebijakan iklim saat Konsolidasi Nasional RAN GPI 2024–2030 yang dihadiri lintas kementerian/lembaga, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil.
JAKARTA, Radarjakarta.id – Perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga tantangan sosial yang memengaruhi kelompok rentan secara tidak proporsional.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi inklusif dan berkeadilan melalui kolaborasi lintas sektor dan pengarusutamaan gender.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah peluncuran Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dalam Konsolidasi Nasional Akselerasi Implementasi RAN GPI yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga (K/L), mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil, menegaskan pentingnya kerja bersama lintas sektor demi mempercepat realisasi aksi iklim yang berkeadilan gender.
“Perubahan iklim berdampak pada semua orang, tetapi perempuan dan kelompok rentan kerap menghadapi tantangan lebih berat. Ketimpangan akses, kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender membuat mereka semakin rentan di tengah krisis iklim,” ujar Veronica Tan, Selasa (17/6/ 2025).
Namun, menurutnya, perempuan juga memiliki potensi luar biasa sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
RAN GPI 2024–2030 hadir sebagai langkah konkret KemenPPPA untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan aksi iklim nasional.
Dokumen strategis ini mencakup tujuh sektor prioritas yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: Ketahanan pangan, air, dan irigasi, Kehutanan dan lahan gambut, Energi dan limbah, Ekonomi hijau serta ilmu pengetahuan dan teknologi, Penanggulangan bencana, Sosial, budaya, kesehatan, dan perlindungan anak, Kelautan dan ekonomi biru
Veronica menambahkan, kegiatan konsolidasi ini bertujuan memperkuat pemahaman antar K/L terkait isi RAN GPI, serta memetakan unit kerja di setiap lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
“Kami ingin memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Implementasi konkret di lapangan harus menjadi prioritas, agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” jelasnya.
Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan pembentukan Sekretariat Nasional RAN GPI sebagai wadah koordinasi, peningkatan kapasitas, dan evaluasi program secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Deputy Country Director ADB Indonesia, Renadi Budiman, mengapresiasi kepemimpinan KemenPPPA dalam menyusun RAN GPI, yang menurutnya menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan dimensi gender ke dalam kebijakan iklim nasional.
“Dokumen ini adalah kerangka kerja komprehensif yang tidak hanya membahas dampak lingkungan, tetapi juga ketimpangan struktural yang dihadapi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin,” sebutnya.
ADB berkomitmen mendukung implementasi RAN GPI melalui sinergi lintas sektor, pemberdayaan komunitas lokal, serta penguatan forum koordinasi untuk mendorong pembangunan rendah karbon yang inklusif.
Sementara itu, Direktur Tenaga Kerja Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam mengarusutamakan isu gender dan iklim. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk membangun kesadaran kolektif dan mempercepat perwujudan ekonomi hijau dan biru.
Kepala Monitoring dan Evaluasi BNPB, Rita Indrayani, juga menyoroti pentingnya integrasi isu gender dan perubahan iklim ke dalam kebijakan penanggulangan bencana.
Ia menegaskan bahwa pengembangan pedoman serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan kunci efektivitas kebijakan.
Kolaborasi strategis antar kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam menciptakan kebijakan iklim yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.
Dengan perempuan sebagai penggerak utama perubahan, serta dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, Indonesia diyakini mampu menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadirkan aksi iklim yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan. |Guffe*
