Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Rencana Presiden AS Donald Trump mengirim pasukan militer ke Selat Hormuz dipresentasikan sebagai langkah untuk mengamankan jalur pelayaran energi dunia.
Namun dari perspektif geopolitik energi, pengerahan militer ini justru dapat dibaca sebagai sinyal bahwa krisis pasokan minyak global berpotensi semakin serius.
Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint energi paling vital di dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak global melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut.
Jika jalur ini terganggu—baik karena konflik militer maupun ancaman keamanan—dampaknya langsung terasa pada pasar energi global.
Dalam situasi normal, keamanan pelayaran di kawasan Teluk dijaga melalui patroli angkatan laut negara-negara kawasan serta operasi keamanan maritim internasional.
Ketika Amerika Serikat mempertimbangkan pengerahan kekuatan militer secara langsung untuk mengawal tanker minyak, hal itu menunjukkan bahwa ancaman terhadap jalur perdagangan energi sudah melampaui mekanisme pengamanan biasa.
Secara teori, kehadiran militer dimaksudkan untuk membuka kembali jalur perdagangan. Namun dalam praktiknya, pengerahan militer besar di perairan sempit seperti Selat Hormuz berisiko mengubah kawasan tersebut menjadi zona konflik terbuka.
Ketika kapal perang, drone, dan sistem rudal berada dalam jarak operasi yang sangat dekat, risiko insiden militer meningkat tajam.
Bagi perusahaan pelayaran dan operator tanker minyak, faktor keamanan bukan hanya soal keberadaan kapal perang. Mereka juga mempertimbangkan premi asuransi, keselamatan awak kapal, serta stabilitas operasi.
Jika kawasan dinilai sebagai zona perang, perusahaan asuransi dapat menaikkan premi secara drastis atau bahkan menghentikan perlindungan sama sekali. Tanpa perlindungan asuransi, kapal komersial praktis tidak dapat beroperasi.
Situasi ini membuat pembukaan jalur pelayaran secara militer tidak otomatis mengembalikan aliran minyak ke kondisi normal.
Bahkan jika kapal perang berhasil mengawal beberapa tanker, banyak perusahaan pelayaran mungkin tetap memilih menunda pengiriman hingga risiko keamanan benar-benar menurun.
Secara strategis, Iran juga tidak harus menutup selat secara permanen untuk mengganggu pasar energi.
Dengan doktrin perang laut asimetris, gangguan kecil seperti serangan drone, ranjau laut, atau ancaman rudal anti-kapal sudah cukup untuk menciptakan ketidakpastian besar bagi pelayaran komersial.
Dalam pasar minyak yang sangat sensitif terhadap risiko geopolitik, ketidakpastian semacam ini saja sudah cukup untuk mendorong lonjakan harga.
Bagi pasar energi global, pengerahan militer AS ke Selat Hormuz dapat dibaca sebagai tanda bahwa gangguan pasokan berpotensi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.
Ketika jalur energi utama dunia membutuhkan intervensi militer untuk tetap terbuka, pasar cenderung memasukkan premi risiko geopolitik ke dalam harga minyak.
Implikasinya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk, tetapi juga oleh negara-negara importir energi di Asia.
Lonjakan harga minyak dapat memicu kenaikan harga bahan bakar, meningkatkan tekanan inflasi, serta memperbesar beban fiskal bagi negara yang masih memberikan subsidi energi.
Dengan demikian, pengiriman pasukan AS ke Selat Hormuz bukan sekadar operasi pengamanan maritim. Langkah tersebut juga mencerminkan bahwa jalur energi paling penting di dunia sedang berada dalam tekanan geopolitik yang serius.
Alih-alih menandakan bahwa krisis segera berakhir, pengerahan militer justru bisa menjadi indikator bahwa dunia sedang memasuki fase krisis energi yang lebih dalam.
