RADAR JAKARTA | Jakarta – Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, dan Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momen untuk menagih tanggung jawab negara, terutama pemerintah daerah, dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. GERAK (Gerakan Rakyat Jakarta) mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak hanya fokus pada program pendidikan gratis, tetapi juga harus berani mengatasi ketimpangan dan krisis kualitas yang masih terjadi.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, meski angka partisipasi sekolah di jenjang dasar (SD-SMP) hampir mencapai 100 persen, partisipasi di tingkat SMA/SMK masih rendah, yakni hanya 75,8 persen per 2024. Artinya, 1 dari 4 anak usia SMA di Jakarta belum mengenyam pendidikan formal sesuai usianya, dengan ketimpangan terbesar terjadi di wilayah Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Timur.
Selain itu, ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta semakin lebar. Hasil Asesmen Nasional 2023 menunjukkan bahwa hanya 41 persen sekolah negeri tingkat SMP di Jakarta yang mencapai tingkat literasi dan numerasi di atas rata-rata nasional. Banyak sekolah negeri di daerah padat penduduk menghadapi kekurangan guru tetap, fasilitas yang terbatas, dan beban administratif tinggi.
Kebijakan zonasi yang dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan justru sering menyebabkan eksklusi sosial. Banyak siswa dari keluarga miskin kesulitan mengakses sekolah unggulan karena tidak tinggal di sekitar sekolah tersebut, meskipun mereka berada di kota yang sama.
Masalah juga dihadapi oleh siswa dari kelompok disabilitas. Meskipun ada program Sekolah Inklusif, data Komisi Nasional Disabilitas menunjukkan bahwa hanya 2,8 persen anak disabilitas di Jakarta yang dapat mengakses pendidikan formal secara berkelanjutan. Infrastruktur sekolah yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya tenaga pengajar khusus menjadi hambatan utama.
Dari segi anggaran, meski alokasi untuk pendidikan cukup besar, yakni Rp22,4 triliun atau 27,7 persen dari APBD 2025, namun sebagian besar belanja pendidikan masih didominasi untuk gaji pegawai dan operasional. Minimnya anggaran untuk penguatan kualitas pengajaran, literasi digital, dan intervensi ketimpangan perlu segera diperbaiki.
GERAK Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terukur, antara lain:
1. Melakukan audit menyeluruh terhadap pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah.
2. Mengalokasikan dana afirmatif untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kelompok rentan.
3. Meningkatkan kapasitas guru, terutama di sekolah-sekolah pinggiran dan inklusif.
4. Mendorong partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Pendidikan di Jakarta harus menjadi gerakan keadilan sosial, bukan sekadar proyek anggaran. Hanya dengan pendidikan yang bermutu dan merata, Jakarta dapat menjadi kota yang adil dan berpihak pada seluruh warganya.
Selamat Hari Pendidikan Nasional! Majukan pendidikan, hadirkan keadilan.(*)
