JAKARTA, RadarJakarta.id – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu kembali menuai respons keras dari berbagai kalangan.
Kali ini, Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyuarakan sikap tegas dengan menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai struktur kelembagaan Polri yang saat ini berlaku merupakan fondasi utama bagi efektivitas, profesionalisme, serta independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Dzulfikar, jalur komando langsung kepada Kepala Negara terbukti mampu memangkas hambatan birokrasi yang kerap muncul apabila lembaga strategis negara ditempatkan di bawah kementerian.
“Dengan berada langsung di bawah Presiden, kinerja Polri menjadi lebih efektif dan efisien karena tidak harus melewati rantai birokrasi yang panjang. Posisi ini juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” ujar Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, sistem komando terpusat memungkinkan Polri bergerak cepat dan responsif dalam mendukung berbagai program strategis nasional.
Sambungnya, salah satu contohnya adalah keterlibatan aktif Polri dalam menyukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Dzulfikar menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka terdapat risiko perlambatan kinerja akibat prosedur administratif yang berlapis dan terlalu teknokratis.
“Tidak perlu lagi Polri berada di bawah kementerian. Kita semua tahu, kementerian cenderung birokratis. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah Polri yang cepat, responsif, dan sigap dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Sikap PP Pemuda Muhammadiyah ini sekaligus memperkuat pandangan sejumlah pakar hukum dan pengamat tata negara yang sebelumnya menilai bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus dijaga dan dipertahankan.
Struktur tersebut dinilai penting untuk menjamin profesionalisme, netralitas, serta independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah mendorong agar setiap wacana perubahan struktur komando Polri dikaji secara matang, komprehensif, dan tidak mengabaikan prinsip dasar reformasi serta kebutuhan bangsa akan institusi kepolisian yang kuat, adaptif, dan bebas dari intervensi politik.
