JAKARTA, Radarjakarta.id – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi tekanan global, terutama lonjakan harga energi. Salah satu opsi yang kini dikaji adalah penerapan skema Work From Home (WFH) secara fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga sektor swasta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat tingginya mobilitas harian masyarakat.
Menurutnya, skema yang dibahas memungkinkan penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pergerakan kendaraan, sehingga konsumsi energi nasional dapat ditekan secara signifikan.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan respons positif terhadap rencana tersebut. Ia menilai pengurangan mobilitas melalui WFH dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden juga menekankan pentingnya langkah proaktif menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah diminta tidak lengah meski kondisi nasional relatif stabil.
Selain kebijakan WFH, pemerintah memastikan pengelolaan APBN tetap berada dalam batas aman. Defisit anggaran dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.
Meski demikian, pemerintah masih mencermati perkembangan global sebelum menetapkan waktu pelaksanaan. Faktor harga minyak dunia dan dinamika geopolitik menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan ini.***
