JAKARTA, Radarjakarta.id – PDI Perjuangan resmi mengumumkan arah politiknya dalam lanskap pemerintahan nasional. Lewat pembacaan Rekomendasi Eksternal Rakernas I Tahun 2026, partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan memilih berdiri sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan, bukan bagian dari kabinet pemerintahan.
Pernyataan sikap itu dibacakan langsung Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, di hadapan ribuan kader pada forum Rakernas I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut bukan langkah reaktif, melainkan pilihan ideologis untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap berada di jalur konstitusi.
“Rakernas partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tegas Jamaluddin.
Ia menilai kualitas demokrasi nasional saat ini membutuhkan pengawasan yang ketat, kritis, dan berkelanjutan. Karena itu, PDIP berkomitmen memperkuat fungsi checks and balances guna mencegah pemusatan kekuasaan yang berpotensi menggerus hak-hak sipil warga negara.
Menurut Jamaluddin, peran penyeimbang yang diambil PDIP tidak identik dengan oposisi tanpa arah. Justru sebaliknya, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pelembagaan demokrasi melalui perlakuan yang adil bagi seluruh partai politik, reformasi hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak konstitusional rakyat.
“Setiap langkah politik partai harus dipandu oleh etika, moral, dan kebenaran hakiki agar negara tidak menyimpang dari amanat UUD NRI 1945,” ujarnya.
Sikap tersebut diperkuat oleh Ketua DPP PDIP Bidang Politik sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani. Di hadapan kader saat Rakernas I dan perayaan HUT ke-53 PDIP, Puan menegaskan bahwa posisi PDIP di luar kabinet pemerintahan Prabowo–Gibran adalah pilihan strategis untuk menjaga keseimbangan demokrasi.
“Partai politik di luar kabinet pada hakikatnya adalah penyeimbang kekuasaan. Perannya mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” kata Puan di Ancol, Jakarta Utara.
Puan menekankan, menjadi penyeimbang bukan berarti pasif atau hanya menunggu kesalahan pemerintah. PDIP, kata dia, akan bersikap aktif: mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun tegas mengingatkan ketika kekuasaan menjauh dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.
“Watak PDI Perjuangan sejak awal jelas: setia pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” tegas cucu Bung Karno itu.
Ia juga menepis anggapan bahwa pembangunan akan terhambat tanpa keterlibatan PDIP dalam pemerintahan. Menurutnya, pembangunan harus terus berjalan, dan tugas PDIP adalah memastikan hasilnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Justru harus kita kawal secara kritis agar dari waktu ke waktu kehidupan rakyat semakin baik,” ujarnya.
Puan menyimpulkan, setidaknya ada tiga misi utama PDIP sebagai partai penyeimbang: menjaga pemerintahan tetap konstitusional dan berpihak pada publik, memastikan pembangunan nasional terus bergerak maju, serta membangun relasi politik strategis demi kepentingan bangsa.
Menutup pidatonya, Puan kembali menegaskan jati diri ideologis PDIP yang bersumber dari Pancasila dan semangat gotong royong sebagaimana diwariskan Bung Karno.
“Pidato 1 Juni 1945 adalah DNA PDI Perjuangan. Itulah kompas perjuangan kita dalam membangun Indonesia,” pungkasnya.|Bemby*
