JAKARTA, Radarjakarta.id — PDI Perjuangan tampil sebagai kekuatan politik paling tegas menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di tengah menguatnya dukungan sejumlah partai terhadap skema tersebut, PDIP menegaskan posisinya sebagai penjaga pemilihan langsung oleh rakyat yang dinilai sebagai fondasi utama demokrasi pascareformasi.
Penolakan itu disampaikan berlapis, dari jajaran Dewan Pimpinan Pusat hingga daerah.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan Pilkada merupakan hak konstitusional rakyat yang tidak dapat dialihkan kepada segelintir elite legislatif. Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan berpotensi mereduksi kedaulatan rakyat dan mencederai prinsip demokrasi.
Sikap PDIP kontras dengan arah politik sejumlah partai pendukung pemerintah yang mulai membuka ruang Pilkada melalui DPRD. Partai Demokrat bahkan menyatakan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi sistem Pilkada. Perubahan sikap tersebut memicu perdebatan publik, mengingat pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Pilkada tidak langsung justru dibatalkan melalui Perppu.
Di daerah, penolakan PDIP disuarakan secara tegas oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku. Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur Watubun, menyatakan partainya tegak lurus terhadap kebijakan DPP dan menolak Pilkada melalui DPRD. Ia menilai Pilkada langsung adalah capaian reformasi yang lahir dari perjuangan panjang untuk mengembalikan kedaulatan politik ke tangan rakyat.
Benhur menegaskan, wacana Pilkada melalui DPRD berpotensi menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Sebagai bagian dari generasi aktivis 1998, ia mengaku memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar. “Demokrasi tidak boleh ditarik mundur. Kedaulatan harus tetap berada di tangan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, partai-partai pendukung wacana evaluasi Pilkada beralasan tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang pada Pemilu 2024 menjadi alasan perlunya perubahan sistem. Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyatakan perbedaan pandangan antarpartai merupakan dinamika wajar yang perlu diselesaikan melalui dialog politik yang terbuka.
Meski demikian, PDIP menilai persoalan politik uang tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat. Bagi PDIP, pembenahan regulasi dan penegakan hukum dinilai lebih tepat ketimbang mengubah mekanisme demokrasi secara fundamental.
Perdebatan ini menempatkan demokrasi Indonesia pada persimpangan penting. Di satu sisi, efisiensi dan stabilitas politik dijadikan argumen perubahan. Di sisi lain, PDIP berdiri paling depan mempertahankan Pilkada langsung sebagai simbol kedaulatan rakyat. Arah akhir kebijakan ini akan menjadi penentu apakah demokrasi melangkah maju atau justru mundur dari semangat reformasi.|Bemby*
