JAKARTA, Radarjakarta.id – Jakarta kini kembali kondusif setelah rangkaian aksi demonstrasi yang digelar sejak 25 Agustus 2025. Aksi protes yang melibatkan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil berlangsung di beberapa titik ibu kota, termasuk menyoroti tunjangan anggota DPR dan pernyataan sejumlah legislator.
Menanggapi situasi tersebut, Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Deddy Suryadi, memimpin apel jelang patroli akbar di sejumlah wilayah Jakarta pada Minggu (31/8/2025). Dalam arahannya, Deddy menekankan bahwa operasi ini harus berjalan disiplin, tertib, namun tetap humanis.
“Kita tidak ingin mengganggu masyarakat. Patroli ini hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menjaga ketertiban bagi seluruh rakyat,” ujar Deddy. Ia menambahkan, prajurit TNI diharapkan bertindak tegas terhadap pihak yang melanggar hukum, tetapi tetap memperhatikan hak dan keselamatan warga.
Deddy juga mengingatkan agar seluruh personel disiplin selama patroli dan bersikap humanis saat menghadapi kerumunan. “Hanya terhadap pihak yang mencoba melakukan tindakan tidak bertanggung jawab, kami akan mengambil langkah sesuai prosedur,” tuturnya.
Patroli akbar melibatkan berbagai satuan TNI di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Pangdam Jaya juga mengimbau masyarakat ikut berperan menjaga ketertiban dengan melaporkan potensi gangguan keamanan.
Peristiwa aksi protes sebelumnya sempat menimbulkan insiden tragis. Pada malam 28 Agustus 2025, seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat. Beberapa lokasi lain juga sempat ricuh, memicu peningkatan kehadiran aparat di lapangan.
“Tujuan utama patroli ini adalah memastikan rasa aman bagi masyarakat dan menjaga kondusivitas Jakarta. Saya berharap seluruh prajurit menjalankan tugas dengan disiplin dan tetap humanis,” tutup Deddy.
Patroli gabungan TNI dan polisi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ibu kota tetap aman, sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa hak untuk berunjuk rasa tetap harus sejalan dengan keselamatan dan ketertiban publik.| Ucha*
