JAKARTA, Radarjakarta.id — Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) melontarkan kritik keras yang mengguncang wajah transportasi darat nasional. Mulai dari menjamurnya terminal bayangan, kebijakan BBM subsidi berbasis barcode yang dinilai tidak manusiawi, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi, disebut sebagai bukti nyata kegagalan tata kelola transportasi di Indonesia.
Sorotan tajam itu disampaikan dalam dialog strategis antara DPP Organda dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Kantor DPP Organda, Wisma PMI, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).
Pertemuan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi darat.
Rombongan PWI Jaya dipimpin Ketua Kesit Budi Handoyo bersama jajaran pengurus, dan diterima langsung Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan beserta jajaran pengurus pusat. Dalam forum tersebut, Organda menegaskan bahwa persoalan transportasi darat bukan isu sepele, melainkan masalah struktural yang terus dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun.
“Transportasi darat adalah tulang punggung mobilitas nasional dan menopang jutaan pelaku UMKM angkutan. Tapi kebijakannya justru sering tidak berpihak pada realitas di lapangan,” tegas Kurnia Lesani Adnan.
Salah satu isu paling sensitif yang diungkap adalah maraknya terminal bayangan. Organda menilai fenomena ini bukan semata pelanggaran, melainkan akibat langsung dari kebijakan pembangunan terminal resmi yang jauh dari pusat aktivitas masyarakat dan minim aksesibilitas.
“Kebijakan memindahkan terminal ke lokasi yang tidak strategis sama saja mematikan terminal itu sendiri. Masyarakat memilih cara praktis, dan negara justru kehilangan kendali,” ujarnya.
Organda menilai pendekatan pelarangan semata hanya akan memperluas praktik ilegal, tanpa menyelesaikan akar masalah.
Tak kalah panas, Organda juga menyoroti kebijakan BBM subsidi berbasis barcode yang dinilai menyulitkan bahkan “menyiksa” angkutan umum. Penetapan kuota harian dianggap tidak mencerminkan kebutuhan riil kendaraan, terutama angkutan jarak jauh dan lintas daerah.
“Kendaraan dipaksa antre berjam-jam, bahkan menginap di SPBU karena stok kosong. Ini bukan sekadar soal BBM, tapi soal keterlambatan layanan, lonjakan biaya operasional, dan ancaman terhadap keberlangsungan usaha angkutan,” kata Kurnia. Kondisi ini disebut semakin krusial menjelang musim mudik Lebaran.
Organda mengaku telah berkali-kali menyurati dan melakukan audiensi dengan instansi terkait, namun hingga kini belum ada solusi komprehensif yang benar-benar aplikatif. Lemahnya koordinasi lintas lembaga membuat kebijakan transportasi berjalan sendiri-sendiri, sementara pelaku usaha terus menanggung dampaknya.
Masalah semakin kompleks dengan otonomi daerah. Organda menilai banyak kebijakan transportasi daerah tidak sinkron dengan pusat, bahkan diambil oleh pejabat yang tidak memiliki latar belakang kompetensi transportasi.
Akibatnya, kebijakan sering tidak berbasis data lapangan dan justru memicu kekacauan baru.
Di tengah situasi tersebut, Organda menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis.
Bersama PWI Jaya, Organda sepakat menjajaki diskusi publik tematik yang melibatkan pemerintah, aparat, akademisi, pengusaha angkutan, dan media, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, realistis, dan bisa langsung diterapkan.
Pertemuan ini menjadi sinyal keras: jika pembenahan transportasi darat terus diabaikan, yang terancam bukan hanya kelancaran mobilitas nasional, tetapi juga hajat hidup jutaan masyarakat yang bergantung pada sektor ini.
