BANDAR LAMPUNG, RadarJakarta.id – Perempuan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Namun, penguatan peran perempuan dalam politik tidak cukup hanya melalui peningkatan keterwakilan di lembaga legislatif maupun jabatan publik.
Lebih dari itu, perempuan harus memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, keberanian menyampaikan gagasan, serta komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Provinsi Lampung yang berlangsung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).
Musda V KPPI Lampung menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi program kerja, serta merumuskan strategi pengembangan kader perempuan agar semakin berperan dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung aman, tertib, dan lancar tersebut juga menjadi ruang strategis untuk mempererat komunikasi serta membangun sinergi perempuan dari berbagai latar belakang dan partai politik.
Melalui forum ini, KPPI diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai wadah bersama untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan di Provinsi Lampung.
Dewan Pakar DPP KPPI sekaligus Dewan Kehormatan DPD KPPI Lampung, Nurhasanah, mengapresiasi terselenggaranya Musda V tersebut. Ia berharap forum organisasi ini tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan gagasan, program, dan langkah konkret untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam politik.
Menurut Nurhasanah, Musda merupakan bagian penting dari proses keberlanjutan organisasi. Melalui forum tersebut, seluruh jajaran KPPI dapat melihat kembali perjalanan organisasi, menilai capaian program sebelumnya, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta menyusun agenda yang lebih relevan dengan kebutuhan perempuan dan masyarakat.
“Alhamdulillah, pelaksanaan Musda V DPD KPPI Provinsi Lampung di Hotel Akar Bandar Lampung berjalan baik dan lancar. Mudah-mudahan hasil Musda ini dapat semakin memperkuat organisasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan peran perempuan di bidang politik,” ujar Nurhasanah, Selasa (6/10/2026).
Nurhasanah, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengda TP Sriwijaya Lampung dan pernah menjadi Ketua DPRD Lampung periode 1999–2004, menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk memperkuat posisi perempuan dalam dunia politik.
Berbekal pengalaman dalam organisasi dan pemerintahan, ia menilai perempuan perlu mempersiapkan diri secara matang agar mampu menjalankan tanggung jawab politik secara profesional dan berintegritas.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik membutuhkan proses panjang yang harus dibangun secara konsisten. Pendidikan politik, kaderisasi, pengalaman berorganisasi, kemampuan berkomunikasi, serta kecakapan mengambil keputusan merupakan sejumlah aspek penting dalam membentuk pemimpin perempuan yang tangguh.
Perempuan juga perlu terus mengembangkan wawasan, memahami persoalan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan menyusun dan memperjuangkan kebijakan publik.
Dengan bekal tersebut, perempuan tidak hanya memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan strategis, tetapi juga mampu memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Perempuan harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Jangan hanya hadir sebagai pelengkap dalam politik, tetapi harus mampu mengambil peran dan memberikan gagasan serta kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, keberadaan perempuan dalam proses politik akan semakin bermakna ketika keterlibatan tersebut disertai kemampuan memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat secara adil.
Karena itu, kader perempuan perlu membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata, konsistensi, dan keberanian menyampaikan gagasan yang konstruktif.
Selain meningkatkan kapasitas kader, Nurhasanah menyoroti pentingnya keberadaan KPPI sebagai wadah yang mempertemukan perempuan dari berbagai partai politik.
Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pilihan dan pandangan politik merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun komunikasi dan kerja sama dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
Menurutnya, perempuan dari berbagai latar belakang politik justru dapat saling melengkapi melalui pertukaran gagasan, pengalaman, dan perspektif dalam melihat persoalan masyarakat.
KPPI diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang terbuka, mempererat persaudaraan, serta mendorong lahirnya kolaborasi lintas partai yang berorientasi pada kepentingan publik.
“Yang harus kita bangun adalah kebersamaan. Perbedaan pilihan politik jangan menjadi penghalang bagi perempuan untuk bersinergi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan,” katanya.
Ia menambahkan, semangat kebersamaan tersebut perlu diwujudkan melalui program-program yang berkelanjutan. Dengan demikian, KPPI tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya perempuan yang aktif di dunia politik, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan kepemimpinan.
Melalui wadah tersebut, para kader diharapkan dapat memperluas jaringan, meningkatkan kemampuan advokasi, serta membangun kerja sama untuk menjawab berbagai persoalan sosial di daerah.
Nurhasanah menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan keterwakilan dan kualitas perempuan dalam politik tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kegiatan atau momentum organisasi.
Diperlukan upaya berkelanjutan yang dimulai dari pendidikan politik, penguatan kaderisasi, peningkatan kapasitas kepemimpinan, hingga perluasan jaringan perempuan di berbagai sektor.
Menurutnya, kader perempuan harus memiliki kesiapan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berkembang. Selain memahami mekanisme politik dan pemerintahan, mereka juga perlu memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan merumuskan solusi atas berbagai persoalan.
Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi perempuan menjadi penting karena pengalaman dan perspektif yang beragam dapat memperkaya proses pengambilan keputusan.
Kehadiran perempuan yang kompeten di lembaga politik dan pemerintahan diharapkan dapat mendorong perhatian lebih besar terhadap persoalan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan kelompok rentan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sosial.
Namun, Nurhasanah mengingatkan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik.
Lebih penting dari itu, setiap amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Perempuan harus hadir dengan kapasitas, integritas dan komitmen. Ketika diberi amanah, harus mampu memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pengabdian politik tidak boleh berhenti ketika kontestasi atau momentum politik berakhir. Para kader perempuan perlu terus menjaga komitmen untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta mengawal pelaksanaan kebijakan yang menyentuh kebutuhan warga.
Berkenaan dengan pelaksanaan Musda V, Nurhasanah berharap kepengurusan KPPI Lampung ke depan dapat menjaga kesinambungan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan organisasi.
Ia menilai, penguatan organisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari konsolidasi internal, peningkatan kualitas kader, pengembangan jaringan, hingga penyusunan program kerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Kepengurusan yang solid diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perempuan, lembaga pemerintahan, dan elemen masyarakat lainnya.
Dengan kolaborasi tersebut, KPPI dapat memperluas ruang partisipasi perempuan sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak kader yang siap berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, program organisasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada penguatan internal, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Semoga Musda ini menghasilkan kepengurusan yang solid, program yang konkret dan mampu membawa KPPI Lampung semakin maju. Yang paling penting, organisasi ini harus terus menjadi rumah bersama bagi perempuan untuk belajar, berproses dan berkontribusi dalam kehidupan politik,” pungkasnya.
Ia berharap semangat yang terbangun melalui Musda V dapat menjadi landasan untuk memperkuat gerakan perempuan politik di Lampung. Konsolidasi yang baik, kaderisasi berkelanjutan, serta kerja sama lintas partai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi perempuan.
Dengan demikian, KPPI diharapkan dapat terus menjalankan perannya sebagai ruang pengembangan kapasitas, pertukaran gagasan, dan penguatan jejaring perempuan dalam demokrasi.
Pelaksanaan Musda V DPD KPPI Lampung membawa harapan agar penguatan organisasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.
Keterlibatan perempuan yang memiliki kapasitas dan integritas dapat memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan, memperluas ruang partisipasi masyarakat, serta mendorong perhatian terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
Pada akhirnya, penguatan peran perempuan dalam politik bukan hanya tentang kesempatan menduduki jabatan, melainkan juga tentang kemampuan menjalankan amanah, memperjuangkan aspirasi, dan menghadirkan perubahan yang bermanfaat.
Melalui konsolidasi organisasi, pendidikan politik, dan pengembangan kader yang berkelanjutan, KPPI Lampung diharapkan mampu melahirkan pemimpin perempuan yang kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Musda V KPPI Lampung pun diharapkan menjadi langkah penting untuk memperkuat peran perempuan dalam demokrasi sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. |Guffe*
