JAKARTA, Radarjakarta.id – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, terperanjat melihat tingginya nilai ekonomi dari budidaya pohon kelapa genjah. Dalam rapat bersama Kementerian Transmigrasi dan PTPN I di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, pada 23 Juni 2025, Ismail Maskromo dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan data yang menunjukkan bahwa dengan luas lahan 1 hektar dan jumlah pohon kelapa sebanyak 200 tanaman, panen buah kelapa sebanyak 200 butir per tahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp320 juta per tahun untuk kelapa muda dan Rp400 juta untuk kelapa tua.
“Jika kita budidayakan di kawasan transmigrasi, pendapatan transmigran dan masyarakat di sekitarnya akan meningkat,” ujar Viva Yoga dalam rapat tersebut.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu alasan mengapa kementerian ini dijadikan sebagai kementerian tersendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Transmigrasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.
“Dalam budidaya kelapa genjah ini, kami berharap bisa bersinergi dengan BRIN dan PTPN I,” harap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.
Budidaya kelapa dapat dilakukan dengan mengeluarkan IPT (Izin Pelaksanaan Transmigrasi) atau melalui sistem inti plasma. Saat ini, Kementerian Transmigrasi memiliki HPL seluas 3,1 juta hektar dan terdapat 419 kawasan transmigrasi.
“Kami ingin semua kawasan transmigrasi produktif,” tuturnya.
Selama ini, Kementerian Transmigrasi telah mengeluarkan beberapa IPT kepada badan usaha untuk mengelola lahan. Untuk lebih memberdayakan transmigran dan warga setempat, sistem inti plasma bisa menjadi alternatif pilihan.
“Lahan dan tenaga kerjanya sudah ada, tinggal pengelolaan dan manajemennya yang diberdayakan,” ujarnya. “Cara ini juga menguntungkan semua pihak,” tambahnya.
Untuk memulai budidaya kelapa genjah, Viva Yoga menyatakan perlunya adanya pilot project. Dalam rapat tersebut, Maluku Utara disebut sebagai lokasi potensial untuk membudidayakan kelapa. Selain memiliki lahan kosong yang luas, banyak bupati di provinsi tersebut yang mengajukan pengiriman transmigran ke daerahnya.
“Dua hal ini menjadi potensi untuk membudidayakan kelapa yang nilai ekonominya sangat menjanjikan, sekaligus mensejahterakan masyarakat melalui program transmigrasi,” ujarnya.
