Idris pun berharap, dengan capaian target pada tahun 2023 yang cukup menggembirakan, Pemkot meminta kepada BPN Kota Depok mampu merealisasikan 4.000 sampai 5.000 sertifikasi aset daerah pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun program lainnya yang mendukung.
“Kalau gedung arsip yang kita resmikan hari ini, hitungannya hibah. Maka untuk sertifikasi tentu harus kita hitung kembali kebutuhannya dalam RAB,” ungkap Idris.
Terhadap situasi dan peluang yang besar ini, Idris meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk berkoordinasi dengan BPN Kota Depok guna mensukseskan pelaksanaan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas.
“Saya perintahkan, Bappeda menanyakan langsung ke BPN termasuk instansi vertikal lainya. Apa kebutuhannya, apa programnya. Karena, yang dibutuhkan sudah jelas untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tegasnya.
Ketika disinggung berapa nilai anggaran yang akan disiapkan Pemkot Depok untuk memuluskan program sertifikasi aset daerah Idris lagi-lagi menyebut porsi anggaran akan disiapkan.
“Kalau prioritas pembangunan kadang kadang tidak terlepas dari kepentingan politik konstituen. Maka nanti akan kita bagi porsinya. Sertifikasi aset daerah ini bukan sebatas wacana strategis, soal anggaran kita sesuai dengan fiskal,” pungkas Idris seraya melempar senyum.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Wikantadi Kasumbogo mewakili Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Rudi Rubijaya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Pemkot Depok.
Hadirnya gedung arsip di BPN Kota Depok, membuat manajemen kearsipan lebih baik, tertib dan ke depan pengelolaan kian modern sejalan dengan program digitalisasi sertifikat yang digagas Kementerian ATR/BPN.
