Oleh: Agustinus R Kambuaya, SIP, SH
Anggota DPD RI
Papua bukan sekadar wilayah administratif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga ruang hidup masyarakat adat yang memiliki sejarah, budaya, dan aspirasi yang unik. Namun, hingga kini, pendekatan negara terhadap Papua masih terlalu kaku, dominan militeristik, dan minim sentuhan kemanusiaan.
Saya, Agustinus R Kambuaya, Anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya, menilai bahwa sudah waktunya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan dan politik di Papua.
Dari Soft Diplomacy ke Pendekatan Ekonomi: Apa yang Hilang?
Setiap rezim memiliki pendekatan berbeda terhadap Papua. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita mengenal istilah soft diplomacy, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Pendekatan ini menekankan dialog konstruktif dan komunikasi terbuka, yang secara eksplisit disampaikan ke publik. Kita tahu dengan jelas arah kebijakan keamanan di Papua saat itu, karena ada transparansi dan ruang diskusi.
Masuk ke era Presiden Joko Widodo, muncul slogan Pendekatan Kebudayaan — sebuah upaya humanis yang mencoba menjangkau Papua lewat pembangunan infrastruktur dan pengakuan terhadap identitas budaya. Namun, sayangnya, pendekatan ini tidak diimbangi dengan reformasi kebijakan keamanan yang substansial.
Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang lebih menonjol justru aspek ekonomi: realisasi investasi, program 3 juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih, dan penyediaan makan bergizi. Namun, bagaimana dengan pendekatan keamanan? Bagaimana dengan komunikasi politik terhadap masyarakat Papua? Apakah Papua hanya dilihat sebagai objek pembangunan ekonomi tanpa mendengar denyut nadi masyarakatnya?
Keamanan Tanpa Komunikasi adalah Kekerasan yang Terselubung
Belakangan ini, kita menyaksikan berbagai kejadian yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Papua. Namun, tidak ada penjelasan resmi yang memadai dari pemerintah pusat. Tidak ada komunikasi publik yang menenangkan, tidak ada narasi negara yang hadir sebagai pelindung. Padahal, rakyat Papua berhak merasa aman dan nyaman di tanahnya sendiri.
Saya menilai, Presiden Prabowo yang dikenal memiliki jiwa merangkul dan berpihak kepada rakyat, perlu mendapatkan laporan yang utuh dan jujur dari para pembantunya, terutama Menkopolhukam. Evaluasi terhadap pendekatan keamanan dan politik di Papua harus dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal, gereja, akademisi, dan masyarakat sipil.
Papua Butuh Negara yang Mendengar, Bukan Mengintimidasi
Papua tidak butuh pendekatan militeristik yang represif. Papua butuh negara yang hadir dengan hati, bukan dengan senjata. Evaluasi pendekatan keamanan harus mencakup:
1. Audit kebijakan keamanan: Apakah kehadiran aparat di Papua menciptakan rasa aman atau justru memperdalam trauma?
2. Transparansi komunikasi publik: Pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketakutan.
3. Dialog inklusif: Libatkan masyarakat Papua dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka.
4. Reformasi pendekatan politik: Papua bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal pengakuan terhadap martabat dan hak politik masyarakat adat.
Penutup: Presiden Harus Mendengar Suara dari Timur
Saya percaya, Presiden Prabowo memiliki hati yang mengasihi rakyat Papua. Namun, cinta tanpa tindakan adalah ilusi. Sudah saatnya Presiden mendengar langsung suara dari Timur — suara rakyat Papua yang selama ini hanya menjadi objek, bukan subjek dalam kebijakan nasional.
Negara harus hadir bukan hanya dengan proyek, tetapi dengan empati. Bukan hanya dengan anggaran, tetapi dengan keadilan. Karena Papua bukan sekadar wilayah, tetapi jiwa yang merindukan keadilan dan kedamaian.
