TANGERANG, Radarjakarta.id – Pascabencana tak lagi hanya soal puing dan lumpur. Pemerintah menurunkan kekuatan penuh dari kampus kepamongprajaan.
Ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama para pengasuh resmi diterjunkan langsung ke wilayah terdampak untuk menjalankan misi besar yang disebut sebagai kerja nyata negara di tengah krisis.
Tak sekadar hadir, para praja IPDN mengemban dua tugas krusial sekaligus. Tahap pertama, mereka menjadi garda terdepan membantu pembersihan wilayah pascabencana mulai dari fasilitas umum hingga lingkungan permukiman warga yang lumpuh akibat bencana. Langkah ini menjadi fondasi awal sebelum roda kehidupan kembali berputar.
Namun misi utama justru dimulai setelah itu. Para praja ditugaskan menghidupkan kembali pemerintahan desa yang mati suri. Lebih dari 200 desa disebut mengalami lumpuhnya layanan administrasi dan pelayanan publik, termasuk kependudukan (dukcapil) serta layanan dasar lainnya. Semua harus kembali berjalan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, penugasan ini bukan kegiatan seremonial. Para praja ditargetkan bekerja selama satu bulan penuh dengan hasil nyata: desa aktif, pelayanan hidup, dan negara kembali hadir di tengah masyarakat.
“Bukan hanya membersihkan dampak bencana, tetapi membangkitkan desa-desa. Dukcapil dan layanan publik yang belum berjalan harus dihidupkan kembali. Targetnya sebulan dan ini masuk kurikulum. Kami anggap sebagai bagian dari kerja nyata perkuliahan,” tegas Tito.
Langkah ini menjadi sorotan karena memadukan penanganan bencana, pemulihan pemerintahan, dan pendidikan kepamongprajaan dalam satu gerakan masif. Negara tak hanya membangun fisik, tetapi juga memastikan birokrasi kembali bernapas demi hak dasar masyarakat.
Penugasan praja IPDN ini pun dinilai sebagai simbol kuat: saat bencana melumpuhkan, negara tidak absen ia turun langsung, bekerja, dan membangun kembali dari desa.
