JAKARTA, Radarjakarta.id — BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa hingga akhir 2024, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total populasi Indonesia. Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah berhasil mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Kami ingin memastikan seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan setara, di mana pun mereka berada,” ujar Ghufron dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan 2024, Senin (14/7).
Perluasan Layanan Hingga Pelosok
Untuk menjangkau masyarakat di pelosok, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik yang menghasilkan lebih dari 940 ribu transaksi layanan. Selain itu, layanan satu atap di Mal Pelayanan Publik telah hadir di 227 lokasi dan melayani lebih dari 379 ribu transaksi hingga akhir 2024.
Upaya menjangkau wilayah Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS) juga dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit apung, pengiriman tenaga kesehatan, hingga kemitraan dengan faskes tertentu di wilayah-wilayah seperti Papua, NTT, Maluku, dan Kalimantan Utara.
Transformasi Digital Layanan Kesehatan
BPJS Kesehatan juga terus mendorong transformasi digital melalui:
– Mobile JKN, untuk pendaftaran, informasi, pengaduan, hingga layanan telekonsultasi yang telah dimanfaatkan 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP.
– PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp)
– VIKA (Voice Interactive JKN)
– BPJS Kesehatan Care Center 165
– BPJS Kesehatan Online, layanan administrasi berbasis video conference via Zoom.
Fitur i-Care JKN juga memudahkan tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir, mendukung diagnosa dan penanganan medis yang lebih tepat.
Selain itu, layanan antrean online melalui aplikasi kini digunakan lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit, mempercepat dan mengefisienkan proses pelayanan.
Peserta Program Rujuk Balik (PRB) dan penderita penyakit kronis pun kini dapat memperpanjang rujukan dan menebus obat secara lebih mudah. Transparansi juga terus ditingkatkan, termasuk dalam informasi jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
Layanan dan Kinerja Keuangan
BPJS Kesehatan telah menetapkan Enam Janji Layanan JKN, yakni:
1. Cukup dengan KTP/NIK,
2. Tanpa fotokopi dokumen,
3. Tanpa iur biaya,
4. Tanpa pembatasan hari rawat,
5. Ketersediaan obat,
6. Pelayanan ramah dan tanpa diskriminasi.
Dari sisi pengelolaan keuangan, BPJS Kesehatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari hasil audit Dana Jaminan Sosial (DJS) selama 11 tahun berturut-turut. Aset bersih DJS pada 2024 mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk membiayai klaim selama 3,4 bulan ke depan. Realisasi investasi pun mencapai Rp5.395,6 triliun, melampaui target.
Sepanjang tahun 2024, tercatat 673,9 juta kunjungan layanan JKN, atau rata-rata 1,8 juta kunjungan per hari. Capaian ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan.
“Program JKN adalah wujud nyata semangat gotong royong bangsa. Kami akan terus menjamin layanan yang adil, terjangkau, dan bermutu, bahkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil,” tegas Ghufron.|Aji *
