PURWOKERTO, Radarjakarta.id — Suasana tegang mendadak menyelimuti Markas Polresta Banyumas di Purwokerto, Jumat sore (13/3/2026). Sebuah bus pariwisata berwarna gelap perlahan memasuki halaman kantor polisi, membawa rombongan pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap yang baru saja terjaring operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dari dalam bus tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tampak turun bersama sejumlah pejabat daerah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung diarahkan menuju Gedung Satuan Reserse Kriminal untuk menjalani pemeriksaan awal terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penangkapan ini sontak menghebohkan publik. Operasi tersebut tercatat sebagai OTT kesembilan KPK sepanjang 2026, sekaligus yang ketiga yang dilakukan selama bulan suci Ramadan tahun ini.
Sekitar pukul 16.15 WIB, kedatangan rombongan pejabat Cilacap di Polresta Banyumas langsung menarik perhatian aparat dan wartawan yang telah menunggu. Seorang anggota kepolisian mengungkapkan bahwa penggunaan fasilitas kepolisian daerah merupakan prosedur yang biasa dilakukan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan di wilayah tertentu.
“Biasanya KPK meminjam fasilitas kepolisian terdekat untuk pemeriksaan awal,” ujar salah seorang petugas Polresta Banyumas.
Ketegangan semakin terasa ketika beberapa pejabat Pemkab Cilacap keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.05 WIB. Di antara mereka tampak Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, yang berjalan menuju masjid di kompleks Polresta untuk menunaikan salat Ashar.
Saat dicecar pertanyaan wartawan mengenai kasus yang menjerat Bupati Cilacap, Sadmoko hanya melempar senyum tipis tanpa memberikan penjelasan. Setelah menunaikan ibadah, ia kembali masuk ke Gedung Satreskrim bersama rombongan pejabat lainnya.
“Kita ikuti saja ya,” ucapnya singkat, menolak memberikan komentar lebih jauh.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi adanya penangkapan terhadap Bupati Cilacap. Namun hingga kini lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap detail perkara yang menjadi dasar operasi tersebut.
Informasi awal menyebutkan, selain bupati, sebanyak 26 orang lainnya juga ikut diamankan dalam operasi tersebut. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara hingga pihak swasta yang diduga terkait dengan kasus yang tengah diselidiki.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan seluruh pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif sebelum kemungkinan dibawa ke kantor KPK di Jakarta.
“Tim masih melakukan pemeriksaan awal. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” kata Budi.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Kasus ini menjadi pukulan keras bagi karier politik Syamsul Auliya Rachman. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu baru menjabat sebagai Bupati Cilacap sejak 20 Februari 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Pada Pilkada 2024, ia memenangkan kontestasi bersama pasangannya Ammy Amalia Fatma Surya dengan perolehan 414.533 suara atau sekitar 43,81 persen dari total suara sah.
Dalam laporan LHKPN tahun 2025, Syamsul tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp12 miliar. Aset tersebut didominasi tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp8 miliar, serta berbagai kendaraan dan harta bergerak lainnya.
Kini publik menunggu langkah berikutnya dari KPK. Operasi yang berlangsung senyap namun dramatis ini kembali mengingatkan bahwa jerat hukum korupsi bisa menyasar siapa saja, termasuk kepala daerah yang baru saja memulai masa jabatan.
Jika status hukum segera diumumkan, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal politik terbesar di Jawa Tengah pada tahun 2026.|SUYATMI*
