JAKARTA, Radarjakarta.id – Perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi keharusan nasional bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia, Indonesia menghadapi risiko besar akibat perubahan iklim.
Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan mencatat bahwa hampir 80 persen bencana di Indonesia berkaitan dengan fenomena hidroklimatologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, hingga gelombang pasang dan badai.
Dampak bencana tersebut paling dirasakan oleh masyarakat di permukiman informal, khususnya perempuan, yang menghadapi risiko kesehatan serta meningkatnya biaya hidup akibat kekeringan, kenaikan suhu, dan naiknya permukaan air laut.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan, dalam media briefing Kemenkeu pada 29 Mei 2024 menyampaikan bahwa tanpa langkah adaptasi yang serius, perubahan iklim diproyeksikan dapat merugikan Indonesia hingga 2,87 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun pada 2045.
Komitmen Habitat for Humanity Indonesia
Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman, menegaskan bahwa perumahan tangguh iklim merupakan agenda prioritas.
“Bagi keluarga besar Habitat for Humanity, perumahan tangguh iklim bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah per tahun merupakan peluang strategis untuk mengintegrasikan prinsip ketangguhan dan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Handoko juga menekankan pentingnya skema pembiayaan yang inklusif dan fleksibel, seperti pembiayaan mikro serta peningkatan rumah secara bertahap, agar keluarga berpenghasilan rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan kelompok rentan tidak tertinggal.
“Pembiayaan inklusif ini juga sangat dibutuhkan untuk mendukung perbaikan rumah agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim,” tambahnya.
Kolaborasi Strategis dan Temuan Lokakarya
Lokakarya yang dimoderatori oleh Dr. Saut Sagala, Global Resilience Specialist dari RDI sekaligus Associate Professor ITB, menghadirkan para pakar dari berbagai institusi untuk menyelaraskan kebijakan adaptasi perubahan iklim di sektor perumahan.
Berdasarkan hasil diskusi dan curah gagasan, lokakarya tersebut menghasilkan sejumlah temuan kunci, antara lain:
• Ketahanan iklim di sektor perumahan telah dimandatkan dalam RPJPN–RPJMN dan terhubung dengan sektor air, sanitasi, serta tata ruang hingga tingkat rumah tangga.
• Implementasi di tingkat tapak masih belum konsisten, meskipun perumahan merupakan bagian penting dari agenda adaptasi nasional.
• Penerapan desain passive cooling berbasis kondisi lokal, seperti hasil kajian di Desa Wunung, Kabupaten Gunungkidul, terbukti efektif meningkatkan kualitas udara dan kesejukan rumah.
Koordinator Bidang Perumahan Kementerian PPN/Bappenas, Ira Lubis, ST., MIDP, menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor.
“Program pembangunan rumah nasional merupakan peluang unik untuk memasukkan desain adaptif iklim ke dalam kebijakan pemerintah. Diperlukan kerangka kerja dan regulasi yang mendukung keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar target hunian layak dan tangguh pada 2030 dapat tercapai,” jelasnya.
Sinergi Mitigasi dan Adaptasi Iklim
Staf Ahli Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Khairunnisa Destyany Qatrunnada, S.Si., yang mewakili Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, menyatakan bahwa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim saling menguatkan.
“Mengadaptasi bangunan agar tahan terhadap perubahan iklim sekaligus mengurangi emisi merupakan dua pendekatan yang tidak terpisahkan. Kami mendukung penggunaan material rendah karbon dan sistem drainase yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan komunitas di lokasi asal mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D. dari Universitas Islam Indonesia menyoroti pentingnya penyusunan panduan teknis perumahan adaptif yang kontekstual dan mudah diterapkan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ekosistem Pembiayaan dan Ekonomi Sirkular
Lokakarya ini juga membahas inovasi pembiayaan bersama Tadianto Slamet Saputro dari Komida, yang menekankan pentingnya indikator ketangguhan yang dirancang secara bertahap agar peningkatan kualitas rumah tetap terjangkau bagi komunitas MBR.
Di sisi lain, Novita Tan, Co-founder dan CEO Rebricks, memaparkan potensi penerapan ekonomi sirkular di sektor konstruksi untuk mengurangi risiko iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Rekomendasi Utama
Sebagai hasil diskusi intensif, Habitat for Humanity Indonesia merumuskan beberapa rekomendasi utama, yakni:
• Pendekatan berbasis bukti, dengan mengutamakan evidence-based design melalui pengukuran sebelum dan sesudah intervensi pada program perumahan MBR.
• Inklusi komunitas, melalui pemanfaatan material lokal serta penguatan kapasitas tukang setempat melalui pelatihan.
• Pelaksanaan proyek percontohan, untuk menguji efektivitas panduan teknis di berbagai wilayah, khususnya daerah rawan bencana.
Habitat for Humanity Indonesia berharap hasil lokakarya ini dapat menjadi landasan kolaborasi jangka panjang melalui skema Public Private Partnership (PPP) guna mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan tangguh iklim bagi masa depan Indonesia.
