TANGERANG, Radarjakarta.id — Keterlibatan perempuan dalam dunia politik Indonesia terus menunjukkan tren positif sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat semangat kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya menuju kesetaraan dan keadilan.
Kebijakan afirmatif (affirmative action) telah diberlakukan untuk mendorong partisipasi perempuan di parlemen. Salah satunya adalah ketentuan bahwa partai politik wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai bakal calon legislatif. Bahkan kini diterapkan sistem zipper, yang mengharuskan dalam setiap tiga calon legislatif terdapat minimal satu perempuan.
Aturan ini tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, yang menyatakan: “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.”
Namun, tantangan besar masih membayangi. Persentase tersebut baru terpenuhi pada tahap pencalonan, bukan pada keterpilihan. Data terbaru menunjukkan, pada periode 2024–2029, perempuan yang berhasil duduk di kursi DPR RI sebanyak 127 orang dari total 580 kursi atau sekitar 22,1%. Angka ini memang meningkat signifikan dari tahun 1999 (8,2%) dan 2004 (11,5%), tetapi belum mencapai target ideal 30%.
Hj. Jamilah, narasumber dalam kegiatan Latihan Khusus Kohati, menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Menurutnya, kebijakan publik yang berdampak langsung pada perempuan dan anak seharusnya juga lahir dari perspektif perempuan sendiri.
“Contohnya, penyediaan lift di JPO untuk ibu hamil, ruang menyusui di tempat umum, hingga fasilitas ramah anak adalah kebutuhan yang lebih dipahami oleh perempuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kohati akan terus mendukung langkah perempuan yang ingin berkontribusi di dunia politik. “Kehadiran perempuan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya demi kesetaraan, tetapi juga demi menciptakan kesejahteraan umat dan bangsa,” tandasnya. | Eva*
