PALEMBANG, Radarjakarta.id — Gerakan pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Ratu Sinuhun, tokoh perempuan pejuang asal Palembang, semakin menguat. Dukungan masyarakat kini diformalkan melalui pembentukan Koalisi Sipil Dukung Ratu Sinuhun sebagai Pahlawan Nasional Perempuan, yang diresmikan Sabtu (26/7/2025) di Aula STISIPOL Candradimuka, Palembang.
Koalisi ini merupakan aliansi lintas organisasi yang melibatkan tokoh adat, akademisi, budayawan, pemerintahan, hingga aktivis perempuan. Gerakan ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan keadilan sejarah dan representasi perempuan dalam daftar pahlawan nasional.
Rapat pembentukan koalisi dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Umum Srikandi TP Sriwijaya Nyimas Aliah, pakar hukum adat dan gender Dr. Kunthi Tridewiyanti, sejarawan Dr. Kemas Ari Panji, serta budayawan Vebri Al Lintani dan Marta Astra.
Turut hadir pula filolog UIN Raden Fatah Nyimas Umi Kalsum, perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta jurnalis sejarah Dudy Oskandar. Rapat dilanjutkan malam harinya di City Kost Palembang untuk memfinalkan struktur dan strategi koalisi.
Koalisi ini tak hanya bersifat simbolis. Menurut Nyimas Aliah, saat ini telah tergabung lebih dari 53 organisasi dari berbagai bidang yang dibentuk untuk mendukung pengusulan Ratu Sinuhun, mulai dari tim kajian akademik, dokumentasi, hingga pencarian dana.
“Memang tugas utama ada di pemerintah, tapi kami ingin mempercepat proses ini. Jangan sampai menunggu terlalu lama. Masyarakat sipil harus bergerak,” ujar Nyimas dengan tegas.
Target koalisi adalah menyelesaikan seluruh dokumen pengusulan hingga Oktober 2025, sebelum batas seleksi nasional pada Maret 2026. Mereka juga akan bekerja paralel dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kota dan provinsi.
Ratu Sinuhun dinilai sebagai sosok pemimpin perempuan yang berani, visioner, dan berpengaruh dalam sejarah lokal Sumatera Selatan. Selama ini, narasi kepahlawanan cenderung didominasi laki-laki, sehingga pengusulan ini menjadi bagian dari perjuangan lebih luas: menegaskan bahwa perempuan juga menulis sejarah.
“Ini bukan hanya soal satu nama. Ini soal menulis ulang sejarah dengan lebih adil,” kata budayawan Vebri Al Lintani.
Koalisi ini menjadi simbol kebangkitan gerakan perempuan dan pelestarian sejarah lokal yang selama ini kerap terpinggirkan dari panggung nasional.|Guffe*
